Miris, Anggaran Miliaran Rupiah Pemkab Garut Tak Mampu Kurangi Kemiskinan

- Penulis

Selasa, 5 Maret 2024 - 19:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KEMISKINAN : Pemandangan seperti ini banyak ditemui di Kabupaten Garut. PJ/Jang

KEMISKINAN : Pemandangan seperti ini banyak ditemui di Kabupaten Garut. PJ/Jang

GARUT, PelitaJabar – Meski anggaran miliaran rupiah, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tak mampu mengurangi angka kemiskinan. Alih-alih mengurangi, malah Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar merilis pada 2024 Kabupaten Garut masuk dalam urutan kedua kategori sebagai daerah termiskin setelah Kabupaten Bogor.

Terlebih, 260.480 atau 9,77 persen masyarakat yang tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut, masih dibawah garis kemiskinan, yang disusul Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cirebon.

Tak hanya warga miskin saja, BPS juga mencatat, pengangguran di Kabupaten Garut mencapai 102.010 orang sebagai pengangguran terbuka.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini disebabkan masih rendahnya kesempatan kerja di wilayah tersebut.

Angka pengangguran terbuka didominasi oleh laki laki sebanyak 73.275 orang dan perempuan 28.735 orang.

Sementara, penyumbang terbesar dari rendahnya pengangguran terbuka berdasarkan tingkat strata pendidikan di Kabupaten Garut kebanyakan lulusan sekolah dasar sebesar 27.783 orang. Paling rendah ditempati oleh lulusan diploma dengan jumlah 2.104 orang.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum FPPG (Forum Pemuda Peduli Garut), Asep Nurjaman, menilai Pemerintah Kabupaten Garut dinilai gagal mengatasi kemiskinan dan pengangguran selama satu dekade kepemimpinan Rudy Gunawan dan Helmy Budiman.

“Jadi selama 10 tahun dibawah kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wakil Helmy Budiman tidak serius menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran di kabupaten Garut,” tegas Asep kepada PJ Selasa, (05/03/2024).

Menurutnya, sorotan tajam yang selama inj menjadi polemik terkait data warga miskin, menyebabkan banyak bantuan tidak tepat sasaran.

“Kinerja Dinsos dalam menyelesaikan masalah data tidak kunjung selesai, sehingga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Pihaknya juga mengkritisi program-program ceremonial yang dianggap menghabiskan anggaran tanpa output yang jelas.

Diantaranya Program Unggulan Gentakarya yang gagal mengentaskan pengangguran di Garut.

Karena itu dirinya meminta Disnaker Garut harus bertanggung jawab.

“Pasalnya jumlah pengangguran di kabupaten Garut masih tinggi, mencapai 102.010 orang,” pungkasnya. Jang

Komentari

Berita Terkait

Tak Hanya Bergengsi, Erwin Sebut ITN Open Jadi Evaluasi Latihan
R. Darwin Kembali Nakhodai Pengprov PSAWI Jabar
Ratusan Mahasiswa Ikuti Pendidikan Bela Negara Korps Mahawarman
Porlasi Jabar Pantau Kesiapan Porprov Tuan Rumah Bekasi
Bekangdam Siapkan Fasilitas Darurat di Lokasi Bencana
Layanan XL Ultra 5G+ Hadir di 33 Kota Ini
Optimalkan Sarana Olahraga, L’Eminance Lembang Gaet SESKOAU
KAI Quick Response Salurkan Bantuan Rp 50 Juta ke Cisarua

Berita Terkait

Senin, 2 Februari 2026 - 14:06 WIB

Tak Hanya Bergengsi, Erwin Sebut ITN Open Jadi Evaluasi Latihan

Minggu, 1 Februari 2026 - 13:03 WIB

R. Darwin Kembali Nakhodai Pengprov PSAWI Jabar

Minggu, 1 Februari 2026 - 12:49 WIB

Ratusan Mahasiswa Ikuti Pendidikan Bela Negara Korps Mahawarman

Minggu, 1 Februari 2026 - 11:24 WIB

Porlasi Jabar Pantau Kesiapan Porprov Tuan Rumah Bekasi

Sabtu, 31 Januari 2026 - 22:56 WIB

Bekangdam Siapkan Fasilitas Darurat di Lokasi Bencana

Berita Terbaru

Ir.R Darwin Suratman, MAP. AIFO (baju batik) terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum Pengprov PSAWI Jabar periode 2026-2030. PJ/Joel

FEATURED

R. Darwin Kembali Nakhodai Pengprov PSAWI Jabar

Minggu, 1 Feb 2026 - 13:03 WIB

Arif Prayitno

FEATURED

Porlasi Jabar Pantau Kesiapan Porprov Tuan Rumah Bekasi

Minggu, 1 Feb 2026 - 11:24 WIB

Kolonel Cba, Faryan Noversyah

FEATURED

Bekangdam Siapkan Fasilitas Darurat di Lokasi Bencana

Sabtu, 31 Jan 2026 - 22:56 WIB