foto : akuratnews.com
JAKARTA, PelitaJabar – Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut HRS sempat dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi lantaran terjerat kasus dugaan pengumpulan dana ilegal dan kegiatan-kegiatan politik di Arab Saudi secara ilegal, mendapat tanggapan dari Sekretaris Umum FPI, Munarman.
“Harusnya, seorang pejabat publik tak menyebar berita tidak benar alias hoax. Pasalnya tuduhan tidak benar itu bisa menyebabkan kegaduhan antar umat,” ucap Munarman seperti dikutip pojoksatu.id Sabtu (07/11/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirinya prihatin, seorang pejabat publik justru menebar hoax kemana-mana.
“Hoax semua pernyataan mahfud itu,” tambah Munarman.
Munarman lantas menyarankan agar Mahfud MD segera menyudahi perbuatan zolim yang dialamatkan kepada HRS.
“Saya nasehatkan Mahfud, agar jangann berperilaku zhalim dengan menebar hoax. Jabatan anda itu amanah, jangan digunakan untuk berbuat kezhaliman, karena anda akan diminta pertanggung jawaban di yaumil akhir,” ujar Munarman.
Sebelumnya, Mahfud MD menuding Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sempat dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi lantaran terjerat kasus pidana.
Mahfud menyebut pencekalan terhadap Rizieq hingga tertahan selama kurang lebih tiga tahun di Arab Saudi memang bukan dilakukan pemerintah Indonesia. Sepenuhnya hal itu merupakan urusan Rizieq dengan Pemerintah Arab.
Setelah bergulir cukup lama pihak Rizieq kemudian mengurus perkara tersebut. Setelah itu Pemerintah Arab mencabut status pidana terhadap Rizieq ini lantaran tak cukup bukti yang menguatkan.
“Nah, dia ada yang laporkan, dicatat, diberi garis merah dia lakukan penghimpunan uang ilegal untuk kegiatan politik,” ucap mantan Ketua MK itu. ***
