JAKARTA, PelitaJabar — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas capaian sebagai Provinsi ‘Informatif’ dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Senin (05/11).
Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola informasi secara luas dan terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bagian dari semangat Pemerintah Provinsi, para ASN, juga masyarakat Jawa Barat. Saat ini kita hidup disituasi yang sudah sangat terbuka. Sebagai pemimpin tentu kita juga harus terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat,” jelas Emil, sapaan Akrab Gubernur usai menerima penghargaan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih kategori Provinsi Informatif sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik setelah melalui beberapa tahap penilaian.
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Badan Publik Tahun 2018 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat guna mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Badan Publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Dalam monev tersebut, Komisi Informasi Pusat menilai beberapa indikator, yaitu Indikator Pengembangan Website, Pengumuman Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, dan Indikator Penyediaan Informasi Publik.
Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Jawa Barat, nantinya Gubernur bersama jajarannya akan melakukan monitoring langsung, dengan cara bertanya pada masyarakat.
“Nanti kita evaluasi pada masyarakat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai ekspektasi atau belum. Kalau belum kita akan berupaya untuk terus memperbaikin diri,” tambah Emil.
Selain Jawa Barat, ada tiga provinsi lain yang masuk kategori ‘Informatif’ yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat.
Tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah komando Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah berhasil meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publiknya dari semula meraih kategori “Provinsi Menuju Informatif” menjadi “Provinsi Informatif”. Kategori ini merupakan kategori tertinggi dengan range nilai 90-100.
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua PPID Utama Provinsi Jawa Barat mengatakan, raihan ini merupakan lonjakan tinggi yang dicapai atas kerjasama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sementara Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pentingnya penerapan keterbukaan informasi saat ini. Oleh karena itulah dibutuhkan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan.
JK berharap dengan adanya keterbukaan informasi ini dapat diterapkan sebagai fungsi pengawasan. “Sudah tentu ini (pengawasan) memudahkan kita, karena suatu keterbukaan tanpa pengawasan juga sulit,” ungkapnya.
“Indonesia termasuk negara yang pengawasannya terbanyak. Ada KPK, polisi, jaksa, BPK, semua memeriksa saudara-saudara semuanya. Jadi kalau soal periksa memeriksa kita jagoannya, walaupun kita merasakan begitu banyak pemeriksaan di Negeri Ini timbul masalah-masalah,” pungkasnya. CakDar
