BANDUNG, PelitaJabar – Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, menyisakan berbagai persoalan.
Salah satunya banyak dana tidak terserap akibat kampus yang tidak sesuai standar.
Wakil Ketua Umum FK-DKISIP Drs. Denny Ramdhany M.Si menjelaskan, tingkat pemerataan menjadi tantangan, karena kemampuan perguruan tinggi di daerah itu berbeda-beda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, dia berharap tidak bisa menggunakan Jakarta Sentris, karena pada akhirnya banyak dana yang mengendap tidak terserap.
“Banyak dana yang tidak terserap karena banyak perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar yang dibutuhkan oleh itu (program MBKM),’ papar Denni di Webinar Nasional yang digelar FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung FK-DKISIP (Forum Komunikasi Dekan Ilmu Sosial dan Politik), di Kampus USB YPKP Bandung, Sabtu, 26 Februari 2022.
Webinar dibuka Ketua Umum FK-DKISIP Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, MA, diwakili Wakil Ketua Drs. Denny Ramdhany M.Si. itu, menghadirkan Prof. Dr. Andriansyah, S.Sos. M.Si. (Dewan Penasihat FK-DKISIP / Wakil Rektor I Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, sebagai Keynote Speaker Webinar Nasional.
Sementara, ada juga Irwani, S.Sos. M.AP. (Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kalimantan Tengah); Dr. M. Nazaruddin, S.S. M.Si. (Dekan FISIPOL Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh); Dr. Evi Satispi, S.P. M.Si. (Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta).
“Setelah (webinar) ini kita merekomendasikan ke pemerintahan, nanti kita adakan evaluasi terhadap kegiatannya, salah satunya dana yang tidak merata,’ pungkas Denni.
Diketahui, MBKM merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud ristek) Nadiem Makariem.
Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. ***
