GARUT, PelitaJabar – Berbagai persoalan atas kekisruhan yang terjadi selama ini di Pemerintah Kabupaten Garut, salah satunya akibat perencanaan pembangunan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Terutama menyangkut kebijakan politik anggaran dalam tata kelola keuangan yang dinilai semakin carut marut.
Kebijakan satu dekade atau dua periode Bupati Garut Rudy Gunawan dan Wakil Bupati Helmi Budiman dalam mengelola anggaran, cukup urakan sebagai teknokratis.
Baik periode pertama 2014-2019 maupun periode 2019-2024 ini berbagai persoalan banyak yang menjadi temuan dan ada yang telah diputuskan hakim pengadilan bersalah dan merugikan keuangan negara.
Demikian disampaikan Koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka), Ridwan saat ditemui disela kesibukannya, Rabu (13/09/2023).
Menurut Ridwan, pihaknya menyoroti tajam Perencanaan Pembangunan yang sedemikian carut marut serta tata k loa anggaran Pemkab Garut yang dilakuan Bupatj Garut selama ini.
“Di periode 2014-2019 rezim Rudy Helmi jelas program pembangunannya (program amazing) gagal, dan itu sudah di akui Bupati Rudy Gunawan. Namun, isu gagalnya program amazing terbut tertimbun dengan dipilihnya lagi Rudy-Helmi pada 2019. Dan kini, pengelolaan anggaran untuk pembangunan pun kami nilai gagal. Buktinya Kemiskinan Ekstrem dan pembangunan yang jalan ditempat dan semakin carut marut,” ungkap Ridwan.
Pada pengelolaan anggaran teknokratis yakni,di sektor pembangunan insprastuktur periode 2019-2024 ini pun ada beberapa program yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Diantaranya, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Disnakertrans, proyek jalan dan jembatan dengan pelaksanaan swakelola, pembangunan pasar di Kecamatan Caringin, pembangunan gedung IKM Cabai, serta pembangunan joging trak di dispora, milyaran rupiah temuan dalam LHP BPK dan lainnya.
Dirinya menengarai, kejanggalan tata kelola anggaran yang semakin urakan pada bantuan provinsi (banprov) di masing masing SKPD Pemkab Garut yang sangat banyak pembulatan anggaran dengan angka Rp.200 juta.
“Inikan sebuah pertanyaan, apakah setiap daerah, lokasi pembangunan sama kebutuhannya, sama tingkat kerusakan dan tingkat kesulitan pekerjaannya sehingga anggaran nya dibuat sama Rp.200 jutaan.”
“Coba deh masyarakat amati curva penyerapan anggaran di Pemkab Garut, kapan mulai naik, kapan statis dan kapan penyerapan curva anggaran maksimal dikisaran 80-97 persen. Apakah ini ada hubungannya dengan masih adanya simtem pertanggung jawaban keuangan yang masih pakai kertas (GU/TU),” imbuhnya.
Mirisnya lagi, DPRD Kabupaten Garut yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuatan Perda pun tak mampu berbuat banyak dengan kegagalan pengelolaan anggaran dan capaian RPJMD hingga ujung masa jabatan bupati berakhir kurang dari 4 bulan lagi.
Tentunya kita menyayangkan kinerja DPRD yang dinilai mandul dalam fungsi pengawasan Budgeting menyangkut tata kelola anggaran.
Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan wakil rakyat yang duduk di kursi empuk gedung DPRD Garut untuk membenahi Tata Kelola Anggaran teknokratis yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.
Jika DPRD nya punya kemampuan. Wajar kalau masyarakat bertanya DPRD bisa apa menghadapi bupati Rudy Gunawan.
“Kita saat ini sudah tak ada lagi yang bisa diandalkan di pemerintahan kabupaten garut dalam tata kelola anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Satu-satunya harapan kita saat ini adalah pemerintah pusat, Mendagri, Menkeu, Bappenas, juga aparat penegak hukum dari Polri, Kejaksaan bahkan KPK untuk masuk melakukan penyelidikan terkait tata kelola anggaran di Kabupaten Garut,” pungkas Ridwan. Jang
