CIANJUR, PelitaJabar – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, mengungkapkan, program MBG 3B memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan keluarga.
Keluarga merupakan unit terkecil dalam negara yang menjadi fondasi keberhasilan pembangunan nasional.
“Kalau ingin memperbaiki negara, maka perbaiki dulu keluarganya. Dalam bidang apa pun, jika pembangunan ingin berhasil, keluarga harus menjadi titik awal perbaikan,” tegas Wihaji saat menemui ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) ke Kabupaten Cianjur, Rabu 4 Maret 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan dimaksud untuk memastikan distribusi program Makanan Bergizi Gratis 3B (MBG 3B) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD berjalan optimal sekaligus percepatan penurunan stunting.
Wihaji menegaskan pentingnya memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cianjur mendistribusikan MBG 3B secara merata kepada masyarakat.
“Hari ini saya fokus memastikan distribusi MBG 3B berjalan dengan baik. Di Cianjur saat ini baru sekitar 72 persen dari total SPPG yang sudah memberikan layanan. Artinya masih ada lebih dari 20 persen SPPG yang belum mendistribusikan MBG 3B,” ujar Wihaji.
Ia meminta jajaran terkait segera melakukan pengecekan terhadap SPPG yang belum menyalurkan MBG 3B.
“Saya minta nanti dicek Pak Kaper SPPG mana yang belum mendistribusikan MBG 3B. InsyaAllah tidak ada masalah, hanya tinggal menunggu waktu saja,” katanya.
Tim Pendamping Keluarga (TPK), khususnya para ibu, berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting.
“Mulainya dari para ibu di Tim Pendamping Keluarga yang memberikan edukasi, minimal kepada diri sendiri. Karena masyarakat Indonesia lebih suka melihat contoh daripada sekadar diperintah,” ujarnya.
Selain menghadiri kegiatan temu TPK di Aula Lautan Berlian, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Wihaji juga mengunjungi SPPG Cipanas Sindangjaya 5 untuk melihat langsung proses pengelolaan dan produksi MBG 3B.
Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Cianjur tercatat sebesar 33,7 persen, dan terus menurun hingga mencapai 7,3 persen pada tahun 2025.
Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai daerah dengan prevalensi stunting terendah di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Cianjur juga mengalami penurunan signifikan, dari 394.751 keluarga pada 2021 menjadi 104.867 keluarga pada 2024. ***
