SUMEDANG, PelitaJabar – Minimnya alokasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat, menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Terlebih di tengah situasi dunia usaha yang mulai meningkat dan mobilitas mulai berangsur normal.
‘Di tahun 2022 berdasarkan rancangan tidak jauh berbeda dengan 2021, dimana anggaran yang dialokasikan dari TAPD masih sangat minim,’ papar Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira disela rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 di Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kabupaten Sumedang, Selasa (19/10/2021).
Yunandar menyatakan, sektor perekonomian Jawa Barat harus menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
‘Padahal pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat, bisnis sudah berjalan, dan mobilas penduduk sudah mulai normal ,dan ditunjang dengan vaksinasi itu menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi” ucapnya.
Yunandar menambahkan, Pemprov Jabar harus merubah asumsi, keadaan pada tahun 2021 akan sama pada tahun 2022. Hal itu hanya akan menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‘Karena PAD itu hanya di plotting lebih rendah dari PAD tahun 2021 yang kondisi ekonominya tidak baik dibanding optimisme di tahun 2022. Seharusnya pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan peningkatan PAD,’ pungkasnya.
Pihaknya meminta program prioritas harus mendapat porsi yang lebih besar, seperti digitalisasi UMKM, peningkatan peralatan fishing untuk nelayan, dan pusat distribusi provinsi yang terus diperjuangkan Komisi II DPRD Jabar. ***
