BANDUNG, PelitaJabar – DPRD Provinsi Jawa Barat melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Ridwan Kamil terkait penyerapan anggaran bermasalah.
Hal itu terlontar saat pembacaan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (20/07/2020).
Ketua DPRD Provinsi Jabar Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat mengatakan, pertanyaan seputar penggunaan anggaran daerah yang dinilai bermasalah itu tak lain merespon nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jabar TA 2019 pada 14 juli 2020 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi, hasil dari tindak lanjut pembahasan di tingkat komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD itulah kemudian mengkristal dalam butir butir pertanyaan tersebut,” kata Taufik di Gedung DPRD Jabar, Senin (20/07/2020).
Fraksi-fraksi memohon Gubernur menjelaskan sekitar 8 pertanyaan yang mewakili pandangan umum fraksi. Diantaranya masalah Pendapatan Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar Sri Rahayu Agustina, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Jabar, terdapat sebanyak 54 permasalahan kecurangan penerimaan sebesar 67,42 miliar rupiah.
“Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur agar menjelaskan permasalahan tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, fraksi-fraksi DPRD Jabar juga mencermati rendahnya penyerapan belanja daerah, yakni Belanja Tidak Langsung sebesar 93,65 persen dan Belanja Langsung 85 persen.
Kemudian, merujuk pada hasil identifikasi BPK Perwakilan Jabar, ditemukan 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah yang tidaksesuai ketentutan senilai 113,69 miliar.
“Kami juga memohon kepada Gubernur menjelaskan perbedaan Silpa (Sisa Hasil Penggunaan Anggaran) yang dicantumkan pada APBD tahun 2020,” cetusnya.
Terakhir, ia meminta kepada Gubernur menjelaskan permasalahan seputar Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jabar (BUMD) yang sejauh ini dianggap bermasalah. Rls
