BANDUNG, PelitaJabar – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Sestama BKKBN Prof. Budi Setiyono menyebutkan, bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur kependudukan.
“Bonus demografi itu tidak otomatis akan mendatangkan manfaat. Harus ada upaya sungguh-sungguh agar bonus termanfaatkan. Kuncinya ada pada perencanaan pembangunan berbasis kependudukan.” papar Budi disela kegiatan bertajuk “Penyelarasan Program Prioritas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pembangunan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa,” di Aula Unikom Bandung, Kamis 13 Februari 2025.
Dia mengungkapkan tantangan struktur kependudukan dalam bonus demografi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kenyataannya, dari 190 jt penduduk usia produkif, hanya 61 jt yang memiliki NPWP/NIK. Hanya 30 persen usia produktif berkontribusi secara fiskal pada pembangunan negara. Sisanya, 130 jt adalah beban dan menumpang pada 61 jt yang produktif,” ucap mantan Wakil Rektor Universitas Diponegoro.
Terkait kondisi Jawa-Barat, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, DR. dr. Dodo Suhendar, MM mengatakan Jawa Barat adalah gambaran sahih pembangunan di Indonesia.
“Ada 17.8 persen penduduk Indonesia ada di Jawa Barat, demikian pula masalah-masalah di lingkup pembangunan keluarga sebagai dampaknya. Ada 3 jt pengangguran, angkanya hingga 6.75 persen. Angka kemiskinan cukup tinggi, 7.08 persen, sementara dengan angka IPM 74.92 Jawa Barat menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah,” ungkap Dodo.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan hadir secara daring menyoroti berbagai masalah seputar isu keluarga di Jawa Barat seperti angka pernikahan anak terbanyak dan perceraian tertinggi.
“Isu isu perempuan dan anak dalam pembangunan, mesti lebih responsif pada kesetaraan gender. Indeks pembangunan gender sebagai indikatornya harus terus didorong agar lebih banyak melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan.” ungkapnya.
Kegiatan diikuti para pemangku kebijakan di bidang pembangunan keluarga di tingkat provinsi dan 27 kabupaten / kota di Jawa Barat ini membahas pula isu-isu seputar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat. ***
