BANDUNG, PelitaJabar – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan menyoroti keterbatasan akses pendidikan jenjang SMA dan SMK di Kota Bandung. Dikatakan, terakhir kali pembangunan sekolah tingkat provinsi di Bandung terjadi pada 2006, yakni SMAN 27.
“Provinsi membuka peluang pembangunan jika ada lahan dari Pemkot Bandung. Kami sudah lihat potensi lahan di Bandung Kulon, bahkan sudah ada bangunan yang terbengkalai,” ujar Tedy saat mengunjungi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Jumat 25 Juli 2025.
Tedy juga menyampaikan hasil reses sebelumnya di Rancasari, kebutuhan SMA cukup mendesak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di Riung Bandung ada lahan dua hektare milik Pemkot, ini bisa dioptimalkan. Dulu sempat diajukan saat masa Pj, sekarang harus diperkuat oleh wali kota definitif,” tambahnya.
Dalam isu lingkungan, Tedy menyampaikan perkembangan proyek TPPAS Legok Nangka yang direncanakan groundbreaking pada 2026 dan selesai 2029.
“Sementara itu, Sarimukti dibuka zona baru seluas 6 hektar, namun hanya bertahan dua tahun. Saat ini jatah Kota Bandung hanya 1.000 ton per hari,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui masih banyak titik blank spot pendidikan, terutama di kawasan timur dan utara kota.
“Saya memang mendapat amanat untuk memperkuat sekolah swasta. Untuk sementara, bantuan ke sekolah swasta jadi prioritas. Misalnya untuk SMP swasta, kita bantu biaya operasional Rp4 juta dan biaya personal Rp8 juta per siswa per tahun. Sayangnya, ini baru bisa direalisasikan di tahun 2026,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung siap kapan saja TPPAS Legok Nangka mulai beroperasi. Namun, kekhawatiran terbesar justru datang dari kondisi TPA Sarimukti.
“Saat ini Bandung masih mengandalkan sistem angkut buang. Kalau Sarimukti bermasalah, kita harus sangat siap,” pungkasnya. ***
