BANDUNG, Pelitajabar – Penguasaan teknologi oleh aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sekadar menjadi tuntutan mengikuti perkembangan zaman. Kompetensi digital harus berujung pada pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Pesan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam Diskusi Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah, di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
Menurut Iskandar, transformasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik menuju pemerintahan digital bukan sekadar memindahkan pekerjaan konvensional ke perangkat teknologi. Lebih dari itu, diperlukan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Teknologi harus dipermudah, birokrasi harus dan ASN harus terus meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya.
Ia menekankan, kemajuan teknologi harus diimbangi kemampuan ASN dalam mengolah data, menjaga keamanan informasi, serta menciptakan inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Bandung telah melaksanakan uji kompetensi digital bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan cakupan lebih dari 2.311 ASN.
Hasil pengukuran itu menjadi dasar untuk mengenali kemampuan aparatur, memetakan kesenjangan kompetensi, sekaligus menyusun program pengembangan sumber daya manusia secara lebih terarah.
Iskandar menjelaskan, terdapat tiga dimensi utama yang harus diperkuat dalam kompetensi digital ASN, yakni literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital.
Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk membentuk aparatur yang cakap, kritis, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. ASN juga diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan birokrasi.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas tersebut, Pemkot Bandung mengembangkan Bandung Learning Center dan Assessment Center. Berbagai program pelatihan, webinar nasional maupun internasional, serta pertukaran pengalaman dan metode kerja juga dilakukan.
Namun, Iskandar mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan kompetensi digital tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan yang diikuti atau sertifikat yang diperoleh ASN.
Hal terpenting adalah bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam perbaikan proses kerja, peningkatan kinerja, dan lahirnya inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi dari bagaimana sistem itu mudah, cepat, dan pasti dalam pelayanan yang mereka terima,” tuturnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB, Tri Atmojo Sejati, menjelaskan bahwa uji publik rancangan peraturan tersebut merupakan bagian dari proses menjaring masukan berbagai pemangku kepentingan sebelum regulasi ditetapkan.
Menurutnya, uji publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang untuk memastikan rancangan kebijakan dapat dipahami, diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan ASN di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Tri menyebutkan, rancangan peraturan tersebut merupakan tindak lanjut amanat RPJMN 2025–2029 yang menargetkan penguatan kompetensi digital ASN. Dalam target tersebut, pada 2025 ditetapkan sasaran 50 persen ASN memiliki kompetensi digital optimal.
Pengukuran kompetensi digital nantinya dirancang berbasis sistem terintegrasi. Dengan mekanisme tersebut, instansi pemerintah cukup menyampaikan data sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk selanjutnya diukur tingkat pemenuhan kompetensi digital ASN.
Selain kemampuan teknis, Tri menegaskan pentingnya membangun budaya digital di lingkungan pemerintahan.
Ia mencontohkan penerapan tata naskah dinas elektronik melalui aplikasi SRIKANDI yang harus diikuti perubahan pola pikir dan perilaku kerja aparatur.
Digitalisasi, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi proses memindahkan dokumen fisik ke format elektronik. Transformasi tersebut harus mendorong perubahan menyeluruh dalam tata kerja dan budaya birokrasi agar pemerintahan semakin adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
