BANDUNG, Pelitajabar – Penataan wajah Kota Bandung tak cukup hanya dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini juga membidik 67 titik reklame yang rusak dan tidak lagi berfungsi untuk segera ditertibkan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penegakan aturan harus berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian, termasuk perusahaan besar yang memiliki dan mengelola reklame di ruang publik.
Menurut Farhan, ketertiban kota tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat kecil. Perusahaan yang melanggar ketentuan juga harus mendapatkan perlakuan dan penegakan aturan yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” ujar Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Farhan menyebutkan, terdapat 67 titik reklame rusak dan tidak berfungsi yang harus segera ditangani. Keberadaan reklame tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya menjaga ketertiban dan estetika ruang kota.
Ia menilai, konsistensi penegakan aturan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemerintah. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pihak yang melanggar memiliki kekuatan ekonomi atau merupakan perusahaan besar.
Selain reklame, Pemkot Bandung juga menyoroti aktivitas penebangan pohon oleh perusahaan. Farhan mengingatkan, pihak yang telah memperoleh izin penebangan tetap memiliki kewajiban menjaga lingkungan dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan pengawasan serta memastikan setiap proses penertiban berjalan sesuai aturan.
Tegas, tetapi Tetap Humanis
Di tengah upaya penegakan aturan, Farhan juga mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak mengedepankan tindakan emosional ketika menghadapi persoalan di lapangan.
Menurutnya, ketegasan harus berjalan beriringan dengan pendekatan humanis. Komunikasi dan koordinasi menjadi penting agar penertiban tidak berkembang menjadi konflik dengan masyarakat.
“Hal-hal tersebut menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif tetap diperlukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Pemerintah harus mampu menjaga ketertiban tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.
Farhan juga meminta seluruh aparatur tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan daerah dan tidak terseret berbagai dinamika maupun perdebatan di media sosial yang berada di luar kewenangan mereka.
“Isu-isu tentang pemerintah pusat bukan tugas kita. Kita fokus saja pada pekerjaan,” tuturnya.
Penertiban 67 reklame rusak tersebut kini menjadi bagian dari pekerjaan rumah Pemkot Bandung dalam membenahi wajah kota. Publik tentu berharap penegakan aturan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata, transparan, dan konsisten terhadap seluruh pihak tanpa tebang pilih.
