27 Persen Rumah di Kota Bandung Tak Miliki Septic Tank

- Penulis

Jumat, 20 Februari 2026 - 13:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satu diantara sekian puluh rumah yang tak memiliki septic tank. PJ/Dok

Satu diantara sekian puluh rumah yang tak memiliki septic tank. PJ/Dok

BANDUNG, PelitaJabar – Limbah rumah tangga masih dibuang langsung ke sungai. Kondisi ini memicu tingginya angka diare, yang berkontribusi pada kasus stunting.

Tak hanya itu, rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan sirkulasi udara dan pencahayaan buruk turut memicu tingginya kasus tuberkulosis (TBC).

“Persoalan stunting menjadi sorotan utama. Berdasarkan hasil pemantauan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan Laci RW, sebanyak 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank,” tegas Wali Kota Bandung M. Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis 19 Februari 2025.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Farhan menilai persoalan septic tank tidak sederhana. Banyak rumah di gang padat memiliki toilet di bagian belakang yang menghadap sungai.

“Untuk memindahkan saluran ke septic tank komunal di depan rumah, warga membutuhkan biaya sekitar Rp5 juta, angka yang cukup berat,” tambah Farhan.

Sebagai solusi, Pemkot Bandung mengembangkan inovasi biotank. Jika sebelumnya satu septic tank komunal untuk 3–5 rumah menelan biaya Rp21 juta, kini bisa ditekan menjadi sekitar Rp15 juta.

Biotank tersebut tidak perlu disedot secara rutin karena menggunakan cairan pengurai seharga sekitar Rp60 ribu per tiga bulan.

Ke depan, Pemkot akan menyiapkan skema subsidi mirip program rutilahu untuk membantu biaya pemindahan saluran toilet warga.

“Ini soal keberpihakan anggaran. Kita harus hadir untuk memastikan sanitasi membaik,” pungkasnya. ***

Komentari

Berita Terkait

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama
Lemahnya Buffer Fisik dan Likuiditas Jadi Resiko Besar Bagi Indonesia
Pengangguran Capai 7,44 Persen, Pemkot Bandung Genjot Padat Karya

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 13:45 WIB

Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih

Rabu, 15 April 2026 - 08:53 WIB

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

TP PKK Jabar resmi membuka Babak Penyisihan Wilayah I Lomba Paduan Suara

FEATURED

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Rabu, 15 Apr 2026 - 08:53 WIB