BANDUNG, PelitaJabar – Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Jawa Barat terpilih Epriyanto Kasmuri merasa dizolimi dan menegaskan akan melawan keputusan mendadak yang dikeluarkan DPP PERBASI yang akan melakukan Musyawarah Daerah (Musda) ulang.
“Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada saya, tiba-tiba saya disodorkan surat pelaksanaan Musda ulang dan telah menunjuk carateker. Ini ada apa,” tegas Epriyanto geram di Bandung, Rabu 15 April 2026.
Dihadapan puluhan awak media, dirinya menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan sepihak DPP PERBASI, tambahnya, terkesan semena-mena melalui jalur hukum.
“Saya tegaskan, saya menolak keputusan itu. Bahkan sampai ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia saya ladeni. Saya menduga ini ada hal-hal yang tidak lazim,” ucapnya.
Karena itu, dirinya menghadirkan 30 media olahraga Nasional dan daerah sebagai bentuk respons atas dinamika organisasi bola basket di Jawa Barat, — yang belakangan menjadi perhatian luas.
“Jumpa pers ini kami selenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik dan insan basket agar seluruh informasi dapat disampaikan secara jelas dan transparan,” ujarnya.
Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari polemik yang mencuat pasca terbitnya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERBASI tertanggal 10 April 2026.
Surat yang berisi arahan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ulang serta pembentukan caretaker, memicu berbagai tanggapan di kalangan pengurus maupun pelaku bola basket di Jawa Barat.
Dikatakan, dinamika ini perlu disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami menghormati setiap kebijakan organisasi. Namun penting bagi kami untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda,” bebernya.
Keterbukaan informasi bagi Epriyanto menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Forum ini kami buka seluas-luasnya agar tidak ada ruang spekulasi. Semua harus terang, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi serta konsistensi terhadap aturan yang berlaku.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis harus memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan preseden buruk di masa mendatang, — yang dapat merugikan keberlangsungan organisasi.
“Organisasi harus dijaga dengan menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Sehingga setiap keputusan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat diterima seluruh pemangku kepentingan,” terang Epriyanto.
Jumpa pers ini sekaligus menjadi penegasan sikap bahwa permasalahan organisasi tidak boleh terulang dengan pola atau skema yang sama.
“Kami berharap dinamika ini menjadi pembelajaran bersama agar ke depan setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sehat dan demokratis,” pungkasnya. Joel
