BANDUNG, PelitaJabar – Polemik Kepgub tentang pesantren, kembali mencuat. Kali ini Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat (Jabar), Asep Wahyuwijaya mengatakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak memiliki kewenangan mengatur pondok pesantren (ponpes) melalui keputusan gubernur (kepgub) yang baru diterbitkan.
“Duh, Kang RK jadinya kena offside. Karena secara mendasar pondok pesantren itu bukanlah ranah yang kewenangannya ada di pemerintah daerah, itu domainnya pemerintah pusat, Kemenag,” jelas Asep Senin (15/06/2020).
Anggota Komisi V DPRD Jabar itu mengaku, heran dengan dikeluarkannya Kepgub Nomor 443 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan, pesantren bukan kewenangan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia pun menyarankan Emil segera mencabut kepgub tersebut, terlebih di dalamnya mengatur masalah sanksi-sanksi protokol kesehatan di pondok pesantren.
“Lalu kembali musyawarahkan persoalan ini dengan para stakeholders di pondok pesantren. Selebihnya serahkan urusannya kepada pihak yang memiliki kewenangan atas itu, dan Pemprov pun membantu saja sesuai kapasitasnya,” tegasnya seperti dikutip ayobandung.com.
Pria akrab disapa AW itu melanjutkan, niatan Emil yang ingin melakukan penanganan Covid-19 di lingkungan pesantren, cukup baik. Hanya saja, langkah menerbitkan kepgub kurang tepat.
“Caranya saja yang keliru jika harus membuat Kepgub dengan adanya penekanan sanksi seperti itu ketika dihadapkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov,” pungkasnya.
Kepgub tersebut berisi 15 protokol kesehatan umum, enam protokol kedatangan kiai, santri, asatidz, dan pihak lain, tujuh protokol di masjid, sembilan protokol di tempat belajar, 14 protokol di kobong (penginapan santri), sembilan protokol di tempat makan, delapan protokol di kantin, dan tiga protokol jika ada indikasi Covid-19 di pesantren. ***
