BANDUNG, PelitaJabar – Sosialisasi Koordinasi KPK dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menjadi kesempatan berharga untuk terus menerus berkoordinasi terkait upaya pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Barat.
Pemberantasan korupsi akan selalu menjadi komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat karena hal tersebut merupkan kewajiban mensukseskan agenda reformasi.
‘Terlebih karena DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan di Jawa Barat, bersama Gubernur Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Kami memahami fungsi KPK sebagai lembaga independen yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karenanya sebagai bagian dari apa yang menjadi komitmen tadi, maka kami dukung sepenuhnya KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,’ papar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Rabu 7 September 2022.
Dikatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat dengan fungsi pembentukan Peratauran Daerah (Perda), penganggaran dan pengawasan memerlukan dukungan semua pihak termasuk KPK.
‘Karena itu kami sangat terbuka menerima masukan, informasi bahkan kritik dan koreksi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Bagi kami kegiatan koordinasi ini juga menjadi self reminder atau pengingat bagi kami untuk selalu on the track dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami,’ pungkasnya. ***
