GARUT, PelitaJabar – Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Pejuang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Garut yang dinyatakan lolos seleksi, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot, Rabu 12 Maret 2025.
Para tenaga honorer ini menolak keras keputusan pemerintah terkait penundaan pengangkatan CPNS/PPPK Tahun Anggaran 2024.
Keputusan tersebut dinilai merugikan tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan PJ, berbagai poster dan spanduk bernada protes kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Dalam aksinya mereka menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah serta DPRD Garut.
1. Menolak Penundaan Pengangkatan ASN Para honorer menuntut agar pengangkatan CPNS/PPPK tidak ditunda, karena sebelumnya sudah disepakati oleh Menpan-RB, BKN, dan Komisi II DPR RI.
2. Mendesak Pencabutan Surat Edaran Menpan-RB Surat edaran terkait penyesuaian pengangkatan ASN dinilai tidak memiliki kepastian hukum yang jelas dan melanggar hak tenaga honorer yang telah lulus seleksi.
3. Mendorong Pemerintah Daerah Menerbitkan SK Sesuai Jadwal Mereka meminta DPRD Komisi I dan Pemda Garut segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) CPNS/PPPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Menuntut Kepastian Hukum Status Kepegawaian Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer yang telah lulus seleksi berhak mendapatkan kejelasan status kepegawaian.
5. Menagih Janji Pelantikan Sebelum Lebaran mendatang. Mereka juga menuntut Pemda Garut, melalui Sekda selaku Ketua Panselda, agar segera melantik dan menyerahkan SK sebelum Idulfitri, mengingat dana penggajian sudah dianggarkan.
Peserta mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut.
“Kami sudah mengikuti seleksi sesuai prosedur, tapi tiba-tiba pengangkatan ditunda tanpa alasan yang jelas. Kami hanya ingin hak kami diberikan sesuai janji pemerintah,” ujarnya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD Garut, Iman Alirahman, langsung turun menemui massa bersama perwakilan Pemda Garut dan menyampaikan orasinya dihadapan peserta aksi.
“Sampai kapanpun, kami akan terus berjuang ke pemerintah pusat untuk memastikan bahwa Pemda Garut siap melakukan pengangkatan PPPK,” tuturnya.
Iman menegaskan, Komisi I DPRD Garut bersama Pemda, yang dikomandoi Sekda Garut, akan segera bergerak ke Jakarta pada Kamis Pagi (13/03/2025) untuk berkonsultasi dengan kementerian terkait serta menyampaikan aspirasi tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi.
“Kami akan terus berjuang, bahkan jika harus mendatangi DPR RI. Jangan ada kegundahan atau keraguan, kami akan pastikan kalian tetap diangkat menjadi ASN,” pungkas mantan Sekda Garut dari Partai Golkar ini. Jang
