AUDIENSI : Komisi III DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Forum Komunikasi Disabilitas Jawa Barat, di Ruang Rapat Komisi III, Senin, 4 Agustus 2025. Ajie/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG, PelitaJabar – Forum Komunikasi Disabilitas Jawa Barat, yang tergabung di Bandung Independent Living Centre (BILIC), Disabilitas Tanpa Batas (DTB), yayasan pesantren disabilitas Mihrab Quran, hingga Kawan Stroke Indonesia (KASI), menemui Komisi III DPRD Kota Bandung. Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi terkait sistem transportasi publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendengar Kota Bandung akan ada layanan BRT (bus rapid transit). Tetapi teman-teman disabilitas belum dapat. Maksudnya inklusi itu kan harus mandiri, naik-turun tanpa dibantu,” jelas Corfied, dari Disabilitas Tanpa Batas (DTB) saat audiensi di Ruang Rapat Komisi III, Senin, 4 Agustus 2025. Mereka merupakan perwakilan dari teman-teman disabilitas
Dia mencontohkan di Jakarta ada bus low-deck. Platform naik sejajar dengan deck bus.
“Sudah sangat cukup. Teman-teman disabilitas penglihatan juga minta audio pengarah di dalam layanan transportasi publik,” harapnya.
Pihaknya meminta DPRD melecut Pemkot Bandung untuk mengimplementasikan serius jargon-jargon yang mengusung istilah “inklusi”.
“Kami berharap infrastruktur yang dibangun bisa mengakomodir kebutuhan warga difabel agar bisa mandiri beraktifitas tanpa perlu bergantung pada pendamping saat mengakses layanan publik,” ucapnya.
Senada, ustaz Muhammad Isa, dari Yayasan Mihrab Quran mengungkapkan kehidupan sehari-hari teman disabilitas sungguh berat.
“Kebutuhan difabel itu berat. Harapannya ada diskon karena biasanya kami ada pendamping. Mudah-mudahan ada potongan, biar yang disabilitas yang bayar. Ke mana-mana kami ongkosnya harus sepaket dengan pendamping karena ke mana-mana harus didampingi, dibantu,” bebernya.
Sementara Aden, dari BILIC berharap perancangan sistem transportasi publik di Kota Bandung bisa melibatkan teman-teman disabilitas.
“Di tahun 1995 saya jalan-jalan 12 kilometer di Australia merasa nyaman bersama teman disabilitas pengguna kursi roda. Semua masyarakat nyaman, infrastruktur penunjang disabilitas juga nyaman. Kami semua ingin mandiri, tanpa bantuan kursi roda kami didorong-dorong,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III Agus Andi Setyawan menuturkan, aspirasi dari warga disabilitas ini sebetulnya sudah tertuang di dalam visi Bandung UTAMA.
“Ini menjadi pembahasan yang menyita perhatian kita di Komisi III. Tentunya ini sesuatu yang sangat penting. Saya harap kebijakan juga harus berpihak kepada kaum rentan.
Anggota Komisi III Yoel Yosaphat mengatakan, peningkatan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan teman-teman disabilitas bukan hanya bus, tetapi trotoar, akses gedung, dan lain sebagainya.
“Andaikata kondisi eksisting tidak dibenahi, harus ada jaminan layanan ke depan bisa lebih baik. Jangan sampai BRT dan Angkot Pintar sia-sia,” tegasnya.
BRT juga harus memenuhi infrastruktur pendukungnya seperti akses trotoar, ramp, dan halte.
“Coba bayangkan, berapa sih kejadian-kejadian kecelakaan yang sudah dialami teman-teman disabilitas selama ini? Berapa peristiwa tak nyaman yang dialami sehari-hari? Sudah saatnya kita berbenah,” tukasnya.
Anggota Komisi III Andri Rusmana menyatakan, warga difabel dan nondifabel harus mendapatkan hak yang sama berkenaan dengan kenyamanan layanan.
“Ini menjadi tugas Dishub, DPU. Belum optimalnya sarana dan prasarana, akses, informasi visual, audio, di layanan BRT tentu harus dibenahi. Butuh kajian untuk memenuhi kebutuhan penumpang difabel,” katanya.
Anggota Komisi III H. Sutaya menuturkan, Komisi III telah menangkap keinginan Forum Komunikasi Disabilitas.
“Kami selaku Anggota DPRD memohon maaf karena layanan publik belum optimal. Tetapi di Komisi III kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini. Kami akan terus mengawal karena ini fungsi tugas kami,” pungkasnya.
Ketua Komisi III Agus Hermawan meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung serta OPD lain untuk menerapkan rancangan sarana dan fasilitas publik inklusif secara serius.
“Tolong diperjuangkan karena kita tidak membedakan warga, karena seluruh warga punya hak yang sama,” tuturnya.
Kepala BLUD Angkutan Dishub Kota Bandung Yudhiana mengatakan, saat ini fasilitas yang ada masih memanfaatkan armada Trans Pasundan yang telah berjalan.
“Sesuai regulasi, permintaan kelompok disabilitas ini masuk spesifikasi yang diwajibkan. BRT nantinya memfasilitasi disabilitas pengguna kursi roda, audio announcer, sampai running text. Diharapkan semua kebutuhan disabilitas akan terfasiitasi. Termasuk di shelter atau halte,” pungkasnya. ***
