Toni Wijaya : RKPD 2027 Harus Mampu Tekan Kemiskinan dan Pengangguran

- Penulis

Sabtu, 7 Februari 2026 - 08:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RKPD : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung saat ikuti Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2027, di Hotel Grandia, Bandung, Senin, 2 Februari 2026. (Nuzon/Humpro DPRD Kota Bandung)

 

BANDUNG, PelitaJabar – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya S.E., S.H., menegaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Bandung.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, RKPD 2027 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan instrumen kunci untuk memastikan pembangunan.  Terutama persoalan pengangguran, kemiskinan, dan isu lainnya.

“Pengurangan tingkat pengangguran dan penurunan angka kemiskinan harus menjadi prioritas substantif, bukan sekadar target administratif,” tegasnya saat Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2027, di Hotel Grandia, Bandung, Senin, 2 Februari 2026.

Ditekankan, penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur, lintas sektor, serta berbasis wilayah.

“DPRD Kota Bandung mendorong penguatan penciptaan lapangan kerja produktif, khususnya melalui pengembangan UMKM berbasis kewilayahan, ekonomi kreatif, dan sektor jasa perkotaan,” ucapnya.

Selain itu, program pelatihan kerja harus terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Pengangguran terdidik harus dijawab dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital,” katanya.

Sementara upaya pengurangan kemiskinan, DPRD menegaskan persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial.

“Integrasi program lintas perangkat daerah, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, hingga penguatan ekonomi keluarga, perlu diperkuat. Data kemiskinan juga harus menjadi satu data terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan,” pungkasnya.

Hadir Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, S.H., Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Nina Fitriana Sutadi, S.I.P., M.I.P., Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung Dudy Himawan S.H., dan perwakilan fraksi. ***

Komentari

Berita Terkait

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama
Lemahnya Buffer Fisik dan Likuiditas Jadi Resiko Besar Bagi Indonesia
Pengangguran Capai 7,44 Persen, Pemkot Bandung Genjot Padat Karya

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 13:45 WIB

Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih

Rabu, 15 April 2026 - 08:53 WIB

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

TP PKK Jabar resmi membuka Babak Penyisihan Wilayah I Lomba Paduan Suara

FEATURED

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Rabu, 15 Apr 2026 - 08:53 WIB