BANDUNG, PelitaJabar – Pemerintahan saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan visi politik dengan eksekusi kebijakan yang efektif.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya menekankan, efektivitas ekonomi sangat bergantung pada keberanian pemerintah melakukan reformasi struktural pada birokrasi dan keterbukaan terhadap publik.
“Ada gap sangat besar di pemerintahan Prabowo antara gagasan dan implementasinya. Tiga kunci kalau mau berhasil ekonominya yang harus direduksi. Pertama, peran swasta dan masyarakat harus ditingkatkan. Peran negara tetap besar, namun kompetensi diperbaiki. Lalu nepotisme dikurangi, maka kita akan melihat kebijakan ekonomi yang baik,” beber Tata saat Diskusi publik bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo dan Dampaknya” di Bandung Selasa 14 April 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, Alamsyah Saragih membedah kerentanan ekonomi nasional melalui perspektif “Tiga Buffer” (Fisik, Likuiditas, dan Sosial). Menurutnya, tanpa ketiga aspek ini, sektor riil akan sulit bergerak di tengah ketidakpastian global.
Lalu lemahnya ketahanan stok energi nasional di mana Indonesia hanya memiliki cadangan BBM untuk 25,5 hari—tertinggal jauh dibandingkan Malaysia (30 hari) dan Thailand (50 hari), juga menjadi sangat penting.
Reformasi Danantara juga harus segera dilakukan agar memberikan nilai tambah.
“Strategi ekonomi kita saat ini menghadapi risiko besar karena lemahnya buffer fisik dan likuiditas. Kita membutuhkan inisiasi Natural Resource Fund sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) baru yang mematuhi Santiago Principles untuk mengantisipasi gejolak global.”
“Tanpa percepatan transmisi ke sektor riil dan penguatan cadangan strategis—baik pangan maupun energi—kita akan terus terjebak dalam situasi ‘gonjang-ganjing’ setiap kali ada dinamika pasar internasional. Kita harus beralih dari sekadar mengejar angka investasi menuju penguatan akses keuangan yang inklusif bagi seluruh pelaku ekonomi,” papar Alamsyah.
Senada, Ekonom Diding Sakri mengungkapkan analisis mendalam mengenai korelasi antara ketimpangan pendapatan dan rendahnya mobilitas antargenerasi melalui kerangka kurva Great Gatsby.
“Ada risiko besar Indonesia terjebak dalam ‘ujung yang salah’ pada Kurva Great Gatsby sebelum kita mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Data menunjukkan mobilitas antargenerasi milenial memburuk, di mana indeks persistensi ekonomi (IGE) naik dari 0,26 menjadi 0,34,” ucapnya.
Dikatakan, di atas kertas beberapa program Prabowo secara teoretis diyakini dapat menjadi pengungkit mobilitas antargenerasi. Namun pertanyaannya apakah program tersebut diimplementasikan dengan baik.
“Tanpa implementasi yang baik dikuatirkan kita akan melihat lahirnya dua kelas yang terpisah jauh: kelas ‘Istimewa’ yang mewarisi aset dan jaringan elit, serta kelas ‘Terjebak’ yang kesempatan kerjanya hanya terbatas pada sektor dengan produktivitas rendah,” kata Diding.
Ketua Perkumpulan INISIATIF Sapei Rusin mengatakan, forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi bagian dari ikhtiar politik, moral dan intelektual untuk mengembalikan arah pembangunan ke rel ideologisnya.
Beberapa indikator perekonomian yang menunjukan korelasi, untuk mencapai kondisi ekonomi yang baik memerlukan demokrasi yang sehat.
“Meskipun investasi meningkat sebesar 33% pada periode 2021-2022, penyerapan tenaga kerja justru jauh di bawah target, yakni hanya tumbuh sekitar 8%. Kondisi ini diperburuk dengan penurunan kelas menengah, sebanyak 9,48 juta penduduk Indonesia “turun kelas” antara tahun 2019-2024,” pungkasnya. ***
