BANDUNG,Pelitajabar – Keterbatasan lahan dan mahalnya harga hunian menjadi tantangan serius bagi masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal di Kota Bandung. Di tengah persoalan tersebut, rumah susun dinilai dapat menjadi salah satu solusi. Namun, penyediaannya tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah unit, melainkan harus menjamin lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, nyaman, dan terjangkau.
Hal itu menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Bandung dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun. Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., bersama Pimpinan DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi regulasi tersebut di Ballroom Hotel Grandia, Senin, 2 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung itu turut dihadiri pimpinan dan seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung serta tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FGD dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus 20, H. Deni Nursani, S.Pd.I. Forum tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman materi sekaligus penyempurnaan substansi regulasi agar kebijakan penyelenggaraan rumah susun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, yang akrab disapa Kang Asmul, menegaskan revisi Perda Rumah Susun harus mampu mendorong terciptanya hunian yang inklusif dan memberikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya.
Menurutnya, rumah susun tidak boleh hanya dipandang sebagai solusi atas keterbatasan lahan. Lebih dari itu, kawasan hunian vertikal harus mampu menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, serta dikelola secara profesional sehingga penghuninya merasa bangga tinggal di sana.
“Saya berharap Raperda ini nantinya bisa memastikan bahwa rumah susun ini bisa inklusif dan orang juga bisa bangga tinggal di rumah susun. Maka, keberadaan rumah susun harus bisa memberikan lingkungan yang sehat, rasa aman, nyaman, juga manajemen pengelolaan yang sangat baik,” ujarnya.
Kang Asmul menilai, rumah susun memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan tempat tinggal di Kota Bandung. Jumlah penduduk yang besar, keterbatasan lahan, serta tingginya harga hunian membuat masyarakat membutuhkan alternatif tempat tinggal yang lebih terjangkau.
Meski demikian, pembangunan rumah susun harus diikuti tata kelola yang baik dan kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik. Di antaranya layanan pendidikan, kesehatan, serta transportasi yang menunjang aktivitas sehari-hari warga.
“Kita tahu bersama bahwa Kota Bandung memiliki jumlah penduduknya sangat besar, namun terkendala keterbatasan lahan, dan juga akses untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di Bandung ini sangat mahal. Nah, hadirnya rumah susun ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan ke depan, masyarakat dapat menikmati keberadaan rumah susun dengan nyaman, sehat, dan juga keterjangkauan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa dinikmati dengan baik,” ucapnya.
Melalui revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014, DPRD Kota Bandung berharap lahir landasan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur penyelenggaraan rumah susun. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal, tetapi juga memastikan hunian vertikal berkembang menjadi lingkungan yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
