BANDUNG,Pelitajabar – Besarnya potensi ekonomi syariah di Kota Bandung dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan ekosistem dan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan koperasi syariah dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi warga, khususnya pelaku usaha mikro.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menegaskan pentingnya membangun koperasi syariah yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut pria yang akrab disapa Kang Asmul itu, pengembangan ekonomi syariah perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah, termasuk kondisi sosial dan religiusitas masyarakat Kota Bandung yang cukup dominan.
Ia menilai, dengan jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro yang besar, Kota Bandung memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah secara lebih luas. Namun, potensi tersebut masih membutuhkan dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan berbagai pihak.
“Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, memang perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk mempertemukan masyarakat dengan kesadaran untuk bekerja sama memperbesar ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya.
Kang Asmul menekankan, pengembangan koperasi syariah tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan dana atau sumber pembiayaan. Kemudahan akses layanan, profesionalisme pengelolaan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro juga harus menjadi perhatian utama.
Pasalnya, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Mulai dari keterbatasan akses pembiayaan hingga kebutuhan pendampingan dan peningkatan keterampilan usaha.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dituntut hadir melalui kebijakan yang tepat, pelatihan, pendampingan, serta penyediaan sarana dan fasilitas yang mendukung keberlangsungan usaha masyarakat.
Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung yang selama ini telah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku usaha mikro.
Namun, menurutnya, program pemberdayaan tersebut harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan agar tidak berhenti sebatas kegiatan atau program sesaat.
“Keberhasilan pengembangan pembiayaan syariah ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan keuangan, tetapi juga oleh kemudahan akses layanan dan kapasitas pelaku usaha mikro,” katanya.
Regulasi Harus Perkuat Kepercayaan Masyarakat
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa pengembangan koperasi syariah membutuhkan kolaborasi berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga ekonomi, hingga masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi.
Menurutnya, penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah harus mampu menghadirkan landasan kebijakan yang mendorong pertumbuhan koperasi secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga mampu memperkuat kelembagaan koperasi, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.
“Program yang baik harus dijaga konsistensinya. Ketika kita bicara tentang koperasi syariah, integritas dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi bagian penting yang kita jaga,” tegasnya.
Kang Asmul berharap, penyusunan regulasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Kota Bandung sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro untuk tumbuh dan berkembang.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pengelolaan koperasi yang amanah, serta akses pembiayaan yang semakin mudah, koperasi syariah diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Bandung.
