BANDUNG,Pelitajabar – Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kota Bandung diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Dukungan nyata terhadap pemberdayaan, kesetaraan kesempatan, dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas menjadi hal penting yang harus diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bandung bersama Komisi IV DPRD Kota Bandung di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas rencana program dan kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Bandung Tahun 2026 sekaligus menjadi ruang bagi PERTUNI untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan dukungan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Audiensi dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., dan dihadiri anggota Komisi IV, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi, Elton Agus Marjan, S.E., serta Aswan Asep Wawan, S.E. Turut hadir perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengatakan PERTUNI memiliki sejumlah gagasan kegiatan yang berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas.
Rencana kegiatan tersebut meliputi perlombaan olahraga, seni, dan budaya, serta berbagai program sosial. Namun, untuk merealisasikannya diperlukan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Tadi kami sudah mengarahkan agar PERTUNI bisa membangun sinergi dengan sejumlah perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kami juga mendorong agar program-program sosial yang direncanakan dapat dikolaborasikan dengan BAZNAS Kota Bandung dan stakeholder terkait lainnya,” ujarnya.
Menurut Iman, audiensi tersebut tidak hanya membahas kebutuhan penyelenggaraan peringatan Hari Disabilitas Internasional, tetapi juga menjadi kesempatan bagi PERTUNI untuk memperoleh informasi mengenai berbagai program pelayanan inklusif yang disediakan Pemerintah Kota Bandung.
Ia menegaskan, Komisi IV berupaya menjalankan fungsi fasilitasi dan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertemukan organisasi masyarakat bersama perangkat daerah maupun lembaga terkait.
Dengan pola komunikasi tersebut, berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi organisasi penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh solusi yang lebih konkret.
“Kami ingin Komisi IV ini menjadi hub sekaligus jembatan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Harapannya, melalui audiensi ini, PERTUNI bisa mendapatkan solusi terbaik serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan program-programnya,” kata Iman.
DPRD Dorong PERTUNI Siapkan Proposal Hibah
Selain mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, Iman juga mengingatkan PERTUNI agar mempersiapkan perencanaan program secara matang, termasuk memanfaatkan mekanisme pengajuan bantuan hibah dari pemerintah daerah.
Menurutnya, peluang dukungan pendanaan dapat diupayakan melalui Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sepanjang organisasi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan legalitas badan hukum, masa keberadaan organisasi, kelengkapan administrasi, proposal, serta perencanaan kegiatan yang jelas.
Iman menilai, kesiapan administrasi dan program kerja menjadi faktor penting agar organisasi dapat memperoleh dukungan pemerintah secara optimal.
“Kalau pengajuan hibah dilakukan melalui proposal yang disusun sebelumnya, dengan program dan kegiatan yang terencana, tentu peluang untuk mendapatkan dukungan akan lebih optimal. Berbeda dengan kegiatan yang sifatnya insidental, ruang dukungannya bisa menjadi lebih terbatas,” jelasnya.
Melalui audiensi ini, Komisi IV DPRD Kota Bandung berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara PERTUNI, pemerintah daerah, BAZNAS Kota Bandung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Lebih dari sekadar memeriahkan Hari Disabilitas Internasional, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas ruang partisipasi, memperkuat pemberdayaan, dan menghadirkan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.
Sebab, keberhasilan membangun kota yang inklusif tidak hanya diukur dari kegiatan peringatannya, tetapi juga dari sejauh mana penyandang disabilitas memperoleh akses, kesempatan, dan dukungan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.
