Uu : Sistem Zonasi, Upaya Pemerataan Pendidikan

- Penulis

Selasa, 18 Juni 2019 - 12:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAJALENGKA, PelitaJabar — Sistem zonasi pada PPDB 2019, merupakan salah satu upaya pemerataan pendidikan.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengungkapkan, dengan sistem zonasi jumlah siswa di setiap sekolah akan ideal.

Hari kedua pendaftaran PPDB di Jawa Barat, menurutnya lancar, walau masih ada masyarakat yang merasa dirugikan. Namun hasilnya akan terasa pada jangka panjang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memang ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan. Tapi ini kan bukan jangka pendek, nanti akan terasa dalam jangka panjang sekian tahun mendatang, terjadi pemerataan siswa di masing-masing sekolah dan daerah,” jelas Uu, disela kunjungan kerja ke Majalengka, Selasa (18/6).

Terkait sekolah yang lokasinya jauh dari permukiman warga, menurut Uu, bukan kendala karena dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.

”Ada sekolah di perkotaan yang wilayahnya tidak ada atau sedikit permukiman lebih banyak perkantoran. Tapi kan sedang disempurnakan karena dalam PPDB ini kami mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Tapi kami juga memodifikasi asal tidak melanggar aturan yang intinya bagaimana seluruh anak Jabar bisa masuk seluruhnya ke sekolah.” tegas Uu.

Seluruh masyarakat Jabar dapat mengikuti sistem PPDB yang sedang berlangsung hingga 21 Juni 2019. Bagi calon siswa yang tidak diterima di SMU negeri, kemudian tidak mampu dari segi biaya untuk mendaftarkan di sekolah swasta, Pemprov Jawa Barat akan membantu pembiayaannya.

“Jangan pesimis sekalipun tidak diterima di sekokah negeri, di swasta juga akan kami bantu pembiayaannya,” pungkasnya. Mal

Komentari

Berita Terkait

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama
Lemahnya Buffer Fisik dan Likuiditas Jadi Resiko Besar Bagi Indonesia
Pengangguran Capai 7,44 Persen, Pemkot Bandung Genjot Padat Karya

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 13:45 WIB

Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih

Rabu, 15 April 2026 - 08:53 WIB

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

TP PKK Jabar resmi membuka Babak Penyisihan Wilayah I Lomba Paduan Suara

FEATURED

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Rabu, 15 Apr 2026 - 08:53 WIB