BANDUNG, PelitaJabar — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menandatangani naskah kesepakatan bersama penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur) tahun 2020 – 2024.
Selain Gubernur Jabar, penandatanganan dokumen secara virtual melalui aplikasi Ruang Kerja pada Selasa (2/06/2020), juga melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tara Ruang/ kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PPN/ kepala Bappenas, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, serta Walikota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.
Kang Emil menuturkan, perjanjian kerja sama (PKS) merupakan komitmen bersama selama empat tahun mendatang akan disiapkan anggaran Rp35 triliun untuk menanggulangi banjir dan longsor di kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur.
Anggaran bersumber dari APBN melalui sejumlah kementerian, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota.
Sementara anggaran yang dipersiapkan oleh APBD Pemprov Jabar besarannya masih dihitung. Pengalokasian anggaran dilakukan secara transparan.
“Anggaran dari Pemda Prov Jabar akan dirumuskan kira-kira persentasenya berapa dari Rp35 triliun itu. Semoga dengan informasi yang transparan warga bisa paham bahwa proses menyelesaikan banjir itu butuh empat tahun sampai tahun 2024. Jadi kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar proyek raksasa Rp35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Jabar Taufiq Budi Santoso menerangkan, ada empat strategi rencana aksi yang disepakati dalam menanggulangi banjir dan longsor di wilayah Jabodetabekpunjur.
Menurut Taufiq, anggaran Rp35 triliun rinciannya Rp18 trilun dari APBN dan Rp17,9 triliun gabungan dari APBD DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh kabupaten kota terkait.
“Yang terbesar adalah dari DKI Jakarta yaitu Rp13,4 triliun dari total komposisi APBD tadi,” ungkapnya.
Sementara Pemda Prov Jabar, Taufiq memperkirakan akan mengalokasikan sebesar Rp498 miliar dengan total 53 kegiatan. Komitmen terbesar berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp17,6 triliun.
“Jadi dari Rp18 triliun APBN, Rp17,6 triliunnya berasal dari Kementerian PUPR,” ujar Taufiq.
Program penanggulangan banjir longsor Jabodetabekpunjur 2020 – 2024 antara lain normalisasi Kali Bekasi yang membutuhkan anggaran sebesar Rp4,5 triliun.
“Untuk kegiatannya yang signifikan adalah normalisasi Kali Bekasi, di mana kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp4,5 triliun,” kata Taufiq.
Kemudian penuntasan pembangunan Bendung Ciawi, pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurey yang juga menjadi bagian penting untuk wilayah Karawang meskipun waduknya berada di wilayah Bogor. Serta kegiatan lain yang ada di tiga zona yaitu hulu, tengah dan hilir.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan MoU merupakan tindak lanjut SE Mendagri No 360/132/SE tanggal 7 Januari 2020 tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
“Kerja sama yang disepakati ini menghasilkan komitmen bersama dan rencana aksi tahun 2020 – 2024 melalui empat pendekatan strategi dan tujuh quick win yang digambarkan sebanyak 613 kegiatan di kawasan hulu, tengah dan hilir,” Pungkasnya. Rls
