BANDUNG, PelitaJabar – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atas kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai program percepatan penurunan stunting di Jawa Barat.
Kesediaan pimpinan TNI hingga unsur pembina desa untuk menjadi bapak asuh anak stunting (BAAS) menjadi energi baru dalam upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin mengungkapkan, Lebih dari sekadar urusan stunting, pihaknya menilai TNI berperan besar dalam mendukung program pembangunan keluarga dan keluarga berencana (Bangga Kencana), terutama melalui TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan Terpadu (TMKK).
‘Kalau TNI sudah turun tangan, biasanya penyelesaian masalah menjadi lebih mudah. Termasuk dalam program percepatan penurunan stunting ini. Seperti kita ketahui, babinsa di desa itu dianggap tahu segalanya. Wajar jika kemudian masyarakat turut bertanya mengenai stunting kepada babinsa. Dalam hal ini, babinsa menjadi pusat informasi percepatan stunting bersama tim pendamping keluarga (TPK) kita,’ papar Wahidin pada Malam Kadeudeuh BAAS di Prime Park Hotel, Kota Bandung, akhir pekan lalu.
Dikatakan, Malam Kadeudeuh BAAS didasari keinginan mulia guna pencegahan stunting di Jawa Barat, sehingga Jawa Barat Zero New Stunting pada 2023.
‘Lebih besar lagi adalah guna mempersiapkan Generasi Emas 2045 untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dan bersaing yang ditandai dengan kecerdasan komprehensif (produktif dan inovatif), damai dalam interaksi sosial dan berkarakter kuat, sehat menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul,’ tegasnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting sebesar 24,5 persen. Sementara prevalensi berdasarkan e-PPGBM Provinsi Jawa Barat di Bulan Penimbangan Balita (BPB) Agustus 2022, tercatat sebesar 5,91 persen atau 184.022 Balita. Wahidin berharap hasil SSGI 2022 tidak jauh dari catatan e-PPBGM 2022.
“Mewujudkan SDM unggul, tangguh, dan berkualitas sangat memerlukan effort luar biasa dari semua pihak, tidak saja hanya dari pemerintah, namun juga dari pihak swasta, masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media. Ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maupun Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang menegaskan pentingnya penanganan dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa,’ pungkasnya.
TNI Mitra Strategis Percepatan Penurunan Stunting
Di tempat yang sama, Deputi Bidang KBKR BKKBN Eni Gustina mengapresiasi Jawa Barat yang dianggapnya penuh inovasi dalam percepatan penurunan stunting. Sebut saja misalnya gerakan Ngawal Jawa Barat Zero New Stunting (Ngabring), Obrolan Daring Stunting (Odading), dan terakhir memprakarsai Jabar Stunting Summit 2022.
‘Atas nama Bapak Kepala BKKBN, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan forum pimpinan daerah Jawa Barat yang telah memberikan dukungan luar biasa pada percepatan penurunan stunting. Terima kasih untuk Ketua Harian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jawa Barat Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, para Danrem dan Dandim serta mitra kerja lainnya,’ pungkasnya.
Selama roadshow bersama Panglima TNI, hampir semua Komandan Distrik Militer (Dandim) memiliki rata-rata 10 anak asuh stunting. Sementara di level bintara pembina desa (Babinsa), rata-rata memiliki satu anak asuh. ***
