BANDUNG, PelitaJabar – “BERAT,” demikian komentar singkat Anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 Daddy Rohanady tentang peluang Jabar kembali meraih WTP.
Daddy merupakan satu dari 12 DPRD Jabar periode ketiga dari Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kabupaten/Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.
Jabar telah meraih berbagai penghargaan dari berbagai pihak. Jabar 4 tahun beturut-turut menjadi perencana terbaik tingkat nasional antarprovisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meraih Penghargaan Pangripta Nusantara bukanlah perkara mudah. Butuh koordinasi intensif antara banyak perangkat daerah. Itu membutuhkan seorang dirijen yang mampu mengharmoniskan berbagai unsur.
Bahkan karena prestasi tersebut, beberapa provinsi lain meminta agar Jabar tidak usah lagi ikut swbagai peserta. Jabar diminta menjadi mentor.
Selain itu, Jabar 7 kali berturut- turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Untuk meraih kedua penghargaan tersebut tentu bukanlah perkara mudah. Butuh pula kerja sama intenaif dengan semua stake holder, termasuk DPRD,” tambah Daddy.
Lebih lanjut Daddy menambahkan, “Sayangnya, WTP terakhir, yakni penilaian kinerja 2018 sudah hampir di tepi jurang. Oleh karrna itu, Gubernur harus mengharmoniskan dan terus mendorong semua perangkat daerahnya.”
Menurutnya, yang sudah baik dipertahankan dan yang kurang baik diperbaiki. Yang ada? Saya tidak melihat hal itu diupayakan secara maksimal. Bagaimana tidak, kegagalan penangan Situ Rawakalong dan beberapa pekerjaan besar lainnya menunjukkan perencanaan sekarang ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Bagaimana mungkin Dinas Sumber Daya Air membangun di atas Situ Rawakalong, padahal situ tersebut sedang dikeruk oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hasilnya sudah bisa dipastikan gagal,” jelas mantan Wakil Ketua Pansus Perubahan RTRW Jabar itu.
Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pekerjaan dengan anggaran Rp 32 miliar hanya bisa dilakukan 30%. Sisanya bisa dipastikan ajan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Ini menunjukkan betapa perencanaan dan koordinasi yang ada sangatlah buruk. Koordinasi dengan pihak lain mutlak harus dilakukan. Kita tidak bisa “kumaha cek aing,” bukan zamannya lagi,” tegasnya.
Daddy juga menyatakan adagium wakil sebagai ban serep benar-benar terlihat. Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum lebih melaksanakan tugas seremonial.
“Jadi, kalau mau memakai skala nilai dengan rentang 100, saya kira Emil hanya meraih nilai 60-an dalam tahun pertamanya,” pungkas Daddy yang menjadi Wakil Ketua Komisi IV pada periode 2014-2019 tersebut. ***
