BANDUNG, PelitaJabar – Dari 521.417 pendaftar, terdapat 4.791 peserta yang diduga menyertakan dokumen tidak sesuai dengan persyaratan saat PPDB 2023.
“Jumlah tersebut merupakan bagian dari serangkaian pendaftaran sebelum pengumuman di tahap 1 dan 2. Kasus ini pun sudah selesai,” jelas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya di Aula Tikomdik Disdik Jabar, Kota Bandung, Kamis (3/8/2023).
Saat ini, ditemukan kembali 89 peserta yang “diduga” menggunakan data-data tidak benar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat ini, tim Pemprov Jabar sudah mengkaji dan menemukan 89 kasus yang diduga menggunakan dokumen tidak asli. Namun, kami harus melakukan pengkajian lebih lanjut terkait dugaan dokumen palsu ini. Jadi, kami mohon waktu untuk lebih mengkaji dengan tim yang lainnya,” terangnya.
Artinya, lanjut Kadisdik, tim di sini tidak hanya Dinas Pendidikan, tapi juga dengan perangkat daerah lain yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
“Penemuan 89 kasus ini tidak terjadi di seluruh 27 kabupaten/kota, melainkan di 15 kabupaten/kota. Dari 15 kabupaten/kota pun tidak di seluruh sekolah, tetapi di 28 sekolah,” ungkapnya.
Terkait data-data tersebut, tim sudah melakukan pengkajian.
“Mudah-mudahan, beberapa waktu ke depan kami bisa meyakini data mana yang memang betul-betul asli atau palsu,” bebernya.
Kadisdik menerangkan, pemalsuan dokumen ini berupa Kartu Keluarga (KK).
“Saat kita QR code, itu bukan QR code dari Disdukcapil. Jadi, dia (oknum) membuat QR code dan tersambung di URL seolah-olah dari Disdukcapil,” ujarnya.
Apabila nanti terbukti melakukan kecurangan, Kadisdik menegaskan, ada sejumlah konsekuensi yang akan diterapkan, salah satunya pembatalan.
“Tetapi, kami tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap siswa. Kami akan konsultasi dengan Biro Hukum Jabar dan aparat penegak hukum. Kita kedepankan praduga tak bersalah dulu. Kita investigasi terlebih dahulu sebelum menetapkan keputusan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Terdapat Ribuan Pemalsuan Data PPDB 2023 di Jabar. Hal ini pun memicu protes dari sejumlah orang tua siswa, karena terdapat banyak anak didik yang tidak diterima di sekolah pilihan. ***
