BANDUNG, PelitaJabar – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar menilai, penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) mampu mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, sebagai upaya memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
“Dokumen GDPK ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Jabar dalam upaya mengoptimalkan bonus demografi. Di mana bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Jawa Barat untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah,” beber Sekretaris DP3AKB Jawa Barat Eva Fandora, saat membuka Sosialisasi GDPK 5 Pilar Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 di Hotel Jayakarta, Kota Bandung, Senin 18 Desember 2023.
Dia melanjutkan, jika gagal dimanfaatkan, pemerintah akan kehilangan momentum dan akan merugikan ketika masuk ke masa aging population atau masa di mana jumlah penduduk berusia tua lebih besar dari jumlah berusia produktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan mengamanatkan setiap daerah, provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun GDPK.
Secara teknis, GDPK dikoordinasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Kementerian Dalam Negeri mendorong agar GDPK menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen GDPK 5 Pilar Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 menjadi salah satu sumber bahan penyusunan rencana pembangunan daerah yang lengkap dan bermanfaat bagi perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan berwawasan kependudukan,” papar Eva.
Sementara Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat Iin Indasari dalam laporannya menjelaskan, sosialisasi bertujuan menyosialisasikan dokumen GDPK Jawa Barat 2025-2045 kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan OPD.
“Tidak kalah penting adalah mendorong kabupaten kota untuk menyelesaikan GDPK sesuai dengan Perpres Nomor 153/2014. Sejalan dengan itu, pada sosialisasi ini kami turut menghadirkan Perwakilan BKKBN Jawa Barat untuk mengetahui progress penyusunan GDPK 5 Pilar di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat,” pungkasnya.
Sosialisasi menghadirkan narasumber Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Lufiandi dan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat Ferry Hadiyanto.
Sosialisasi dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat Najip Hendra SP. ***
