‘Ada beberapa area yang harus kita bebaskan lahannya. Tapi, seperti yang kita lihat ya di sana, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, ada juga rumah-rumah warga. Ini harus kita pastikan dulu skema relokasinya seperti apa. Jangan sampai masyarakat itu dirugikan,’papar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna bersama tim Direktorat Jenderal Perkerataapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan satuan kerja perangkat daerah Kamis 15 Februari 2022.
Di wilayah inilah nantinya akan dibangun flyover sepanjang 700 meter sebagai upaya mengatasi lonjakan kendaraan yang terjadi saat KCJB beroperasi.
Namun, Ema menegaskan, pemerintah dan masyarakat perlu berkomitmen bersama untuk mencari solusi terbaik atas kendala-kendala yang akan terjadi di kemudian hari.
Karena itu, para camat dan lurah perlu mendata jumlah warga yang terkena dampak dari pembangunan flyover ini. Mulai dari jenis usaha hingga jumlah rumah legal yang terdampak.
‘Proses negosiasi ini yang harus dilakukan. Harus ada komitmen bersama karena ini berbicara tentang manfaat dan kepentingan jangka panjang. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Divisi Perencanaan DJKA Kemenhub Provinsi Jabar, Ari Yudanto memaparkan, flyover Ciroyom akan dibangun mulai dari 2022 dan ditargetkan selesai pada 2023.
‘Skema jalur flyover ini akan dibuat berputar arah dari Arjuna ke Ciroyom. Dari hasil perhitungan kami bersama konsultan pembangunan, skema seperti ini akan lebih menghemat biaya konstruksi dan tidak terlalu banyak wilayah yang terkena dampak,” papar Ari.
Meski terkesan mendadak, menurut Ari, pembangunan flyover ini perlu dilakukan untuk menunjang alur waktu aktivasi KCJB.
‘Sebab, KCJB akan diuji coba pada November nanti. Sedangkan, untuk target penggunaan operasional publiknya akan dilakukan pada Juni 2023. Maka, flyover ini memang perlu kita garap sesegera mungkin,’ katanya.
Lurah Ciroyom, Moch. Agus F akan ikut mengawal dan melakukan sosialisasi pada masyarakat.
‘Kami akan mendukung program pemerintah ini dan mensosialisasikan pada masyarakat, sehingga warga Ciroyom bisa secara utuh memahami pembangunan ini,’ tutur Agus.
Ia mengungkapkan, jika lahan yang nantinya akan menjadi garapan proyek flyover di sekitar Ciroyom ini 100 persen milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat.
‘Tentunya kita perlu mengambil langkah penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Perpres 62 tahun 2018. Ini akan kami koordinasikan bersama masyarakat juga pihak KAI,’ pungkasnya. ***
