BANDUNG,- PelitaJabar – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri mengungkapkan, Jawa Barat banyak potensi tindak pidana korupsi.
Jika ada bupati, walikota, atau gubernur lupa tujuan negara, maka selaku anak bangsa memiliki kewajiban saling mengingatkan.
‘Pemberantasan korupsi berarti tidak hanya melalui cara OTT atau Operasi Tangkap Tangan. OTT adalah alat untuk memberantas korupsi. Tapi bukan satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk memberantas korupsi,’ tegas Firli sebagai Narasumber pada acara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Kota Baru Parahiyangan, Bandung Barat, belum lama ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, dia meminta Gubernur, Kajati, Wakapolda, Direktur Utama BJB Yuddi Renaldi dan seluruh bupati/walikota se Jawa Barat untuk tidak mencoba melakukan tindak pidana rasuah tersebut.
Firli menggaris bawahi, persoalan paling terberat, yakni ancaman turun atau rendahnya intergritas para aparatur penyelengara negara.
‘Kalau itu terjadi, otoritas korupsi tidak bisa kita berantas. Saya mengajak kepada seluruh bupati, walikota, gubernur untuk bersama merapatkan barisan memberantas korupsi,” tandasnya..
Dikatakan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Integritas, dirinya ikut turun langsung di 270 penyelenggaraan Pilkada.
‘Alhamdulillah dari 853 calon kepala daerah, hanya 3 calon sudah terlantik, yang terjerat korupsi,” pungkasnya. ***