DESAK INTERPELASI: Ketua Umum LSM GMBI, Moh Fauzan Rachman saat diterima anggota DPRD Jabar Kamis (28/11). Dalam pertemuan itu, GMBI meminta dewan melakukan interpelasi terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil
BANDUNG- Desakan agar DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK), mulai terdengar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur dinilai banyak melakukan pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara.
Setumpuk pelanggaran tersebut digelindingkan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) saat berunjukrasa di DPRD Jabar, Kamis (28/11).
Karena pelanggaran tersebut, GMBI meminta dewan melayangkan hak interpelasinya.
“Pertama adalah permasalahan Gunung Sembung yang menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jabar menjadi mafia tanah, sehingga terjadi korupsi terhadap lahan yang disewakan, dan uangnya tidak disetorkan ke kas daerag Provinsi Jabar,” ungkap Fauzan.
Lalu kelalaian pemerintah membiarkan masyarakat Jabar terzalimi oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.
Selain itu, pengamburan anggaran oleh gubernur, yakni pembuatan kolam renang yang akan menghabiskan anggaran Rp 1,5 miliar.
“Padahal, Gedung Pakuan adalah salah satu heritage yang tidak boleh ditata begitu saja tanpa melalui proses izin dari berbagai unsur, termasuk DPRD Jabar,” tandasnya.
Tidak hanya itu, GMBI juga menilai perjalanan dinas gubernur yang menggunakan helikopter.
“Ini juga menjadi pertanyaan kami, apakah sewa atau milik. Kalau sewa berapa biayanya dan kalau milik dari mana asal usulnya,” tegas Fauzan.
Kerugian keuangan negara lainnya, beber Fauzan, pengadaan mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) dengan pagu anggaran Rp 44 miliar. Dalam proyek ¸GMBI menemukan kerugian negara Rp 5 miliar.
Dlam audensi tersebut, Fauzan juga mendesak Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dibubarkan, karena terjadi praktik nepotisme yang melibatkan adik kandung Ridwan Kamil.
“Hal ini seperti yang terjadi pada era Ahmad Heryawan yang membubarkan dan mengembalikan gaji mereka,” tambah dia.
Dalam pertemuan itu, Fauzan mendesak dewan agar segera menindaklanjuti temuan pelanggaran gubernur tersebut.
“Setelah masa reses Desember nanti, kami akan kembali ke DPRD Jabar untuk melengkapi data-data supaya hak interpelasi terhadap gubernur benar-benar berdasarkan data dan bukti,” ujar Fauzan.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang SH mengungkapkan, pihaknya akan mempelajari aspirasi masyarakat yang disuarakan GMBI.
Jika cukup alasan, bukan hal tabu untuk menggunakan hak interpelasi.
“GMBI menyuarakan beberapa persoalan, pertama ganti rugi tanah di Kecamatan Takokak Kab Cianjur, PT KCIC dan aset. Sebelumnya ada penertiban aset dari Pemprov, dan itu kami dorong bahwa aset-aset daerah harus dikuatkan, tapi syaratnya jangan sampai aset tersebut milik orang lain. Prinsipnya kita amankan aset, tapi jangan tabrak aset orang lain,” tandas Rafael.
Ditanya soal fasilitas helikopter, lagi-lagi Rafael mengatakan, pihaknya akan mempelajari dan mengecek di lapangan. Sementara kolam renang, dinilai Rafael, tidak diperlukan.
“Makanya nanti harus ada perbaikan pembahasan APBD. Seharusnya membahas APBD sampai kesatuan tiga sampai detail peruntukannya, pungkasnya.
Senada, anggota Komisi I DPRD Jabar, Ridwan Solichin S IP M Si bersyukur, masih ada organisasi yang mengawal kebijakan pembangunan di Jabar.
”Intinya kami harus menampung aspirasi GMBI agar dewan menggunakan hak interpelasi, karena kami memiliki hak untuk itu,” paparnya.
Menurutnya, hak interpelasi minimal terdapat 13 anggota dewan yang mengusulkan. Mal
