BANDUNG, PelitaJabar – KONI Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) sepakat memanggil panitia pelaksana Musyawarah Daerah (Musda) terkait buntut adanya persilisihan antar Pengcab peserta Musda.
“Kami bersama DPP telah melakukan penelitian awal terhadap berbagai dokumen yang disampaikan. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan yang perlu dilakukan organisasi,” jelas Ir. Andrian Tejakusuma, di Gedung KONI Jabar, Jumat 6 Maret 2026.
Dikatakan, keputusan sementara adalah memanggil panitia pelaksana Musda. Pemanggilan bertujuan meminta penjelasan langsung terkait data dan laporan yang telah diserahkan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami bersama DPP sudah memutuskan memanggil panitia pelaksana Musda guna melakukan klarifikasi terhadap seluruh data yang diberikan. Klarifikasi dengan DPP ini membahas hasil Musda yang diajukan rekomendasinya kepada kami. Itu yang menjadi kunci dari proses yang sedang berjalan sekarang,” ucap Wakil Ketua I KONI Jabar ini.
Adrian menyebutkan jika proses klarifikasi ini bukan berarti ada masalah serius dalam pelaksanaan Musda.
“Klarifikasi merupakan mekanisme organisasi guna menindaklanjuti laporan yang masuk. Tidak ada masalah khusus. Ini hanya proses klarifikasi saja untuk memastikan semua data dan prosedurnya jelas,” ucap Andrian.
Dia melanjutkan proses klarifikasi ini juga berkaitan dengan pengaduan 13 Pengurus Cabang (Pengcab) menyampaikan keberatan terkait pelaksanaan Musda Perbasi Jabar yang digelar 14 Februari lalu ke DPP yang akhirnya sampai ke KONI.
“Pengaduan dari 13 pihak itu sudah kami terima beberapa waktu lalu. Sekarang sedang kami teliti,” beber mantan atlet Karate Nasional ini.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perbasi Setia Dharma Majid, menjelaskan, pihaknya masih menunggu proses penyelesaian permasalahan terkait hasil Musda Perbasi Jawa Barat.
“DPP hanya mengikuti mekanisme yang ada. Sesuai arahan, KONI juga ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” ujar Setia.
Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi hasil Musda dari panitia penyelenggara di daerah. Karena itu, DPP masih menunggu kelengkapan dokumen sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kami belum menerima secara resmi hasil Musda tersebut. Sehingga kami masih menunggu laporan dari panitia pelaksana di daerah,” paparnya.
Apakah ada batas waktu penyampaian hasil Musda?
“Tidak ada. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Prosesnya sangat bergantung pada kesiapan panitia pelaksana di tingkat daerah,” tegasnya.
DPP Perbasi akan bersikap netral dalam menyikapi dinamika.
“Posisi kami netral. Kami hanya menampilkan apa adanya dan melihat semuanya berdasarkan aturan organisasi,” pungkasnya. Joel
