HMI Garut Desak KPK Usut Anggaran Perjalanan Dinas Keluar Negeri

- Penulis

Kamis, 31 Agustus 2023 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GARUT, PelitaJabar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi penyalahgunaan anggaran Perjalanan Dinas ke luar negeri oleh 11 pejabat di lingkungan Pemkab Garut.

HMI Garut menilai, selama ini Pemerintahan daerah lebih memprioritaskan perjalanan dinas keluar negeri dari pada menyelesaikan kemiskinan ekstrim disejumlah wilayah di Kabupaten Garut.

Mengacu pernyataan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Selasa (29/08/2023), menyebutkan adanya temuan Perdin pejabat Kabupaten Garut sebesar Rp. 784 juta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selama periode ke 2 Kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wakil Bupati Helmy Budiman, banyak pejabat daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Tahun 2022 saja, Bupati ke luar negeri didampingi beberapa pengusaha dan 11 Pejabat di lingkungan Pemkab Garut,” papar Ramdani ketua HMI Cabang Garut menjawab PJ, Kamis 31 Agustus 2023.

Dirinya menyebutkan terdapat 11 pejabat setingkat kepala Dinas yang berangkat ke luar negeri.

Diantaranya Toni Tisna Somantri,(Kepala Inspektur Inspektorat Garut), Beni Yoga Gunasantika, (Kepala Dinas Pertanian), Ridwan Effendi( Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral)

Selain itu, Ardhi Sjamsu Marich (Kepala Bagian Kerjasama Daerah Setda Garut), Kartika Puspitasari (Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Alam), Andi, (ajudan Bupati) Agus Ismail (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), Yayan Waryana,(Kepala Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Ada juga Alia Maulidiyanti Mahmudah( Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Bappeda), Ratu Ayu Dinar Wira Pertiwi( Kepala Bidang Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan , Energi dan Sumber Daya Mineral) serta Heri Hermansyah,( Kepala Bidang Penanaman Modal Pada Dinas, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

HMI Garut meminta Dirjen Depdagri memeriksa setiap pejabat kabupaten Garut atas izin perjalanan dinas Keluar Negeri.

Tidak hanya, Bupati Garut Rudy Gunawan, akan tetapi Wakil Bupati Garut, Helmy Budiman didampingi Kadisdik, Kadisperindag dan lainnya beberapa waktu lalu juga melakukan perjalanan dinas ke Moscow (Rusia)

Sedangkan Kadisdik, Ade Manadin berangkat ke negeri sakura Jepang bersama Kadis Pertanian,Beni Yoga Gunasantika, Kadis DPMD, Wawan Nurdi, Kadis DPPKBPPPA, Yayan Waryana dan lainya.

Tak hanya itu, Sekretaris Daerah (Sekda Garut), Nurdin Yana juga ke Korea Selatan.

“Yang kita pertanyakan, transparansi dan hasil perjalanan dinas tersebut, outputnya seperti apa, berpengaruh nggak dengan kemajuan masyarakat Kabupaten Garut,” pungkasnya. Jang

Komentari

Berita Terkait

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate, FORKI Jabar Siapkan Rp 1,8 Milyar
Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 17:51 WIB

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate, FORKI Jabar Siapkan Rp 1,8 Milyar

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 17:20 WIB

Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

FEATURED

Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi

Rabu, 15 Apr 2026 - 17:20 WIB