BANDUNG, PelitaJabar — DPRD Provinsi Jawa Barat meminta kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat lebih selektif dalam mengeluarkan perijinan.
Koordinator Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengatakan, alih fungsi kewenangan akibat aturan yang berubah di bidang perijinan justru dapat melemahkan potensi investasi.
“Misalnya, ijin tambang perijinan di provinsi dan ijin yang nilainya besar. Jangan sampai masyarakat datang ke kabupaten kota untuk berinvestasi, tetapi tidak menemukan kewenangannya, sehingga mengakibatkan tidak terlayani dengan maksimal,” jelas Irfan di DPMPTSP Kota Cirebon, Kamis (25/4).
Dia mencontohkan, di wilayah Cirebon hingga kini masih belum maksimal dalam pengelolaan bidang perijinan dan penanaman modal. Hal ini lantaran keterbatasan pemetaan dan egosektoral terhadap sektor perindustrian.
“Saya mengingatkan Cirebon jangan sampai terninabobokan dengan industri dan lain-lainnya. Ada potensi wisata, wisata religi, bahari, dan pegunungan. Harusnya dioptimalkan, karena hanya sektor pariwisatalah yang memungkinkan untuk menarik investasi. Yang mengetahui detailnya kan wilayah kabupaten kota,” tambah Wakil Ketua DPRD Jabar ini.
Dikatakan, Cirebon bagaikan mutiara yang dirumpun, namun belum terekspos. Bagaimana jika BIJB dan Pelabuhan sudah terealisasi. Akan memicu pertumbuhan ekonomi yang berpotensi besar.
Sementara Kabid P3N DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Sudjono menjelaskan, potensi investasi di kawasan Jabodetabek diperkirakan mulai tertarik ke kawasan Cirebon.
Hal itu disinyalir adanya kejenuhan dari para investor yang sudah kewalahan dari sektor tuntutan upah minimum regional.
“Saat ini kami juga tengah merevisi perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tadinya dua ribu Ha menjadi 10 ribu Ha,” pungkas Sudjono seperti dilansir RMOL Jabar. Mal
