BANDUNG, PelitaJabar – Sebagai tuan rumah Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat tahun 2026, menancapkan target untuk Juara Umum dirasa berat jika tidak didukung anggaran yang memadai.
“Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merosot tajam akibat kebijakan efisiensi. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius mengenai nasib para atlet disabilitas yang tengah dipersiapkan untuk masuk gelanggang dan menatap juara umum,” kata Ketua Umum NPCI Kota Bandung Yadi Sofyan saat Buka Bersama dan Sosialisasi Peparda VII thun 2026, Senin.16 Maret 2026 di RM Sederhana Jalan Pasirkaliki, Bandung.
Keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam proses pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana yang akses bagi atlet paralimpik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Ya kami sangat menyayangkan adanya pemotongan anggaran cukup signifikan. Dari usulan awal sebesar Rp. 25 miliar, sempat disetujui Rp. 15 miliar. Namun “terjun bebas” hingga menyentuh angka Rp.5 miliar karena terkena dampak efisiensi. Ini sangat minim untuk membina atlet kita yang akan turun di 17 cabang olahraga sebagai tuan rumah,” ucap Yadi.
Namun pihaknya yakin dengan dukungan Pemkot Bandung soal pemenuhan anggran yang dikaitkan dengan target Juara Umum.
“Ada satu hal yang membuat saya sangat semangat, yakni semangat luar biasa Bapak Wali Kota Bandung ketika menerima SK penunjukan tuan rumah Peparda. Beliau sangat antusias untuk menyukseskan ajang ini. Jadi saya juga yakin beliau pak Farhan akan mendukung harapan tambahan anggaran kita NPCI guna mewujudkan Juara Umum,” harap Yadi.
Sekretaris Umum NPCI Kota Bandung Djumono, membandingkan daerah pesaing Kabupaten Bogor jauh lebih besar.
“Jika Kota Bandung ingin juara umum sekaligus sukses tuan rumah, dibutuhkan motivasi dana yang sepadan. Kami tetap optimis meski realitanya anggaran kita sangat jauh tertinggal. Kami sedang mengusulkan kembali melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) agar mencapai Rp15 miliar,” beber Djumono.
Senada Litbang NPCI Yurisman Tanjung menekankan Pemkot dan DPRD Kota Bandung harus memiliki support system yang inovatif dan solutif.
”Jangan sampai gaung efisiensi mengorbankan hak-hak atlet. Kebijakan DPRD harus mempertimbangkan harapan para atlet paralimpik. Ini menyangkut marwah Kota Bandung sebagai tuan rumah,” kata Yurisman.
Wakil Ketua NPCI, Dadan Nuryana, juga angkat bicara. Menurutnya tantangan Peparda VII sangat besar.
”Persiapan kita sangat mepet. Kita seperti ‘terjebak’ dalam tanggung jawab besar. Namun tanpa peluru yang cukup. Pak Walikota dan Gubernur harus pengalokasian anggaran jika ingin Peparda ini sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses ekonomi,” timpalnya.
Sedangkan Binpres Hanu Resinurjati mengaku terus memutar otak. Keuntungan sebagai tuan rumah yang sudah mengenal venue pertandingan menjadi salah satu modal utama.
Namun, kendala teknis tetap membayangi, terutama pada cabang atletik yang kehilangan sekitar 30 atlet menyusul aturan baru yang melarang kategori tuna rungu bertanding di Peparda.
“Saat ini, NPCI tengah fokus melakukan klasifikasi ulang dan mencari atlet pengganti guna mengejar target medali emas. NPCI Kota Bandung berharap publik ikut mendesak pemerintah agar memberikan perhatian serius. Kesuksesan Peparda bukan sekadar seremoni tapi bentuk penghormatan negara terhadap kesetaraan dan prestasi atlet disabilitas,” pungkas Hanu.
Hadir Sekretaris Suhendar SH (pembaca acara), Binpres Taufik Hidayat dan Cepi Gunawan, Wabendum Komarudin, Humas Zulkarnain juga Kepala Sekretriat Ricki. Joel
