GARUT, PelitaJabar – Beberapa perbaikan ruas jalan diwilayah Selatan Kabupaten Garut yang kini tengah dikerjakan oleh pemborong, dinilai lalai dan lamban. Padahal, proyek tersebut sudah berjalan selama dua bulan.
Hal itu membuat Bupati Garut kecewa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa perbaikan ruas jalan di wilayah selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati merasa kecewa dan geram terhadap pemborong yang mengerjakan perbaikan infrastruktur jalan tepatnya Ciparay Kecamatan Cihurip yang menelan anggaran sebesar Rp. 6,7 milyar lebih itu, menjadi viral di media sosial.
Dalam video tersebut, terlihat kekecewaan Bupati Rudy terhadap pemborong termasuk menyebutkan adanya “konsultan si kukut” yang ditujukan ke Dinas PUPR serta ULP kabupaten Garut.
“Saya kecewa pemborong ini sambil menunjuk tangan ke papan direksiket (Kepada nama CV yang disebut Bupati), sudah dapat kontrak ko lalai gitu, kotraknya sudah lama. Tapi kenapa belum dikerjakan, ini pemborongnya gak punya duit, kurang bonafid lagi cari duit, masa udah dua bulan belum apa – apa,” geram Rudy, Senin 14 Agustus 2023.
Bahkan Rudy meminta kepada dinas PUPR agar melakukan koreksi perbaikan terhadap konsultan perencanaan yang tidak pernah kelapangan. Hal ini juga dikuatkan oleh konsultan pengawas atas pekerjaan ruas jalan yang kini dikerjakan oleh pemborong.
“Ini jadi perhatian evaluasi yang harus diperbaiki khususnya dinas PUPR, stoplah menggunakan konsultan perencanaan si kukut , kami sangat kecewa karena mereka tidak pernah kelapangan,” tandas Rudy.
Dia menyoroti beberapa pekerjaan yang dianggap kurang baik dalam kualitas dan spesifikasi. Anggaran yang digelontorkan pemkab Garut tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten Garut.
Bupati Rudy akan melakukan reformasi birokrasi khususnya dinas PUPR dan ULP pokja.
“Ini ULP pokja bekerja sudah tidak fokus dan gak baik nih yah saudara cocoknya di kecamatan saja,,” imbuhnya.
Rudy juga menyatakan masih banyak kontraktor yang melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai tepat waktu yang telah ditentukan.
Menyikapi kekesalan Bupati Garut tersebut, Ketua DPD laskar Indonesia Garut, Dudy Supriadi mengapresiasi. Dia meminta keseriusan Bupati segera mereformasi birokrasi khususnya di ULP dan PUPR dan dinas lainnya.
“Saya berharap bupati Garut terus melakukan sidak ke proyek – proyek yang sedang dilaksanakan pada tahun 2023, jangan sampai out come hasil proyek proyek infrastuktur tahun 2023 mengecewakan harapan masyarakat,” ujarnya.
Proyek – proyek infrastuktur, diharapkan tepat waktu, biaya dan berkualitas, serta patuh terhadap peraturan perundangan.
“Temuan BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran tahun 2022, cukup banyak, jadi bupati seharusnya terus lakukan sidak,” pungkas Dudi. Jang
