INDRAMAYU, PelitaJabar – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady mengatakan, daerah yang bersinggungan dengan wilayah kewenangan BBWS, mengairi cakupan cukup luas 2850 Hektar yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
Namun diatasnya adalah kewenangan Pemerintah Pusat sehingga pihaknya akan meminta bantuan dari pusat terkait irigasi Cipanas.
“Diatasnya debit airnya justru kurang jadi gimana saluran air kebawahnya bisa bermanfaat kalau saluran air diatasnya kurang debit airnya,” ujar Daddy saat meninjau irigasi Cipanas di Desa Jatimunggul, Kabupaten Indramayu, Senin (11/10/2021)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikataka, daerah irigasi Cipanas merupakan saluran primer atau utama. Sedangkan delapan saluran air sekunder yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, menurutnya 2850 hektar merupakan cakupan yang cukup banyak, namun pada kenyataannya hanya bisa mengairi 250 hektar, dan hnya 1 satu dari tiga musim yang bisa 100 persen terairi.
“Daerah irigasi cipanas merupakan saluran primer kemudian ada 8 saluran sekunder yang punya provinsi , 2850 hektar sebenarnya cukup banyak namun kenyataannya hanya bisa mengairi 250 hektar saja , itupun dari 3 musim tanam yang ada hanya 1 musim yang 100 persen sisanya hanya bisa 50 persen,” pungkasnya.
Selanjutnya Komisi IV akan merekomendasikan untuk penggalian sendimentasi karena itu akan menggerus debit air yang ada sehingga kedepannya pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan BBWS dan Dinas PSDA untuk penangan lebih lanjut. ***
