BANDUNG, PelitaJabar – DPRD Jawa Barat menerima studi banding dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Studi banding tersebut terkait mekanisme penetapan perubahan dan penjadwalan ulang kegiatan dewan.
Studi banding diterima Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady yang didampingi Kepala Bagian (Kabag) Program dan Keuangan Arip Ahmad Ripai serta pejabat struktural Sekretariat DPRD Jawa Barat lainnya.
Selama pertemuan, DPRD Provinsi Kalbar menanyakan banyak hal terkait mekanisme penetapan perubahan dan penjadwalan ulang kegiatan di Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mekanisme yang diterapkan di DPRD Jawa Barat biasanya disepakati di rapat Badan Musyawarah. Jika ada perubahan, dirapatkan kembali.
Jika kondisi darurat akan diputuskan dalam rapat pimpinan (rapim) yang berjumlah 5 orang, yakni Ketua dan para Wakil Ketua DPRD. Namun, ada kalanya diputuskan melalui rapat koordinasi rapat pimpinan (rakorpim).
“Untuk hal-hal tertentu bahkan diputuskan lewat rapat paripurna,” jelas Daddy Rohanady di Bandung, Selasa 24 Oktober 2023.
Selain itu, pihaknya menjelaskan terkait frekuensi, jadwal kegiatan DPRD Jawa Barat kepada DPRD Provinsi Kalbar. Misalnya, kegiatan studi banding, kunjungan kerja, dan kegiatan lainnya.
Dibahas pula sosialisasi peraturan daerah (perda) dan reses yang diterapkan DPRD Jawa Barat.
Tak dipungkiri terdapat perbedaan antara DPRD Jawa Barat dan Kalbar. Misalnya, sosialisasi Perda yang ternyata tidak ada di DPRD Kalbar.
“Kami juga tadi membahas soal titik kegiatan reses. DPRD Provinsi Kalbar melakukan reses selama 8 hari di 10 titik. Adapun DPRD Jawa Barat reses di 8 hari dan 8 titik,” ucap Daddy Rohanady.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jawa Barat pun menyampaikan kegiatan penyebarluasan peraturan daerah (Sosper) dan Reses. Perlu diketahui DPRD Jawa Barat sudah ada Sosialisasi perda (Sosper), tetapi di DPRD Kalbar belum tersedia.
Selanjutnya kegiatan Reses di DPRD Kalbar dalam kurun waktu delapan hari terdapat sepuluh titik, DPRD DKI Jakarta enam belas titik, sedangkan DPRD Jawa Barat hanya delapan titik.
Sementara, Anggota DPRD Kalbar Michael Yan Sriwidodo yang memimpin rombongan menyampaikan ucapan terima kasih terkait studi banding.
“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari DPRD Jawa Barat. Kami langsung saja ingin bertanya, konsultasi soal bagaimana mekanisme penyusunan jadwal khususnya perubahan jadwal yang sifatnya mendesak. Apakah melalui rapat pimpinan fraksi atau seperti apa mekanismenya?” beber Michael.
Kemudian, DPRD Provinsi Kalbar menanyakan pula kegiatan apa saja yang dimiliki DPRD Jawa Barat yang mungkin bisa diterapkan pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalbar. ***
