BANDUNG, PelitaJabar – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat akan mendorong pemda kabupaten/kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) 2019 yang nilainya masih dibawah standar minimal, seperti di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, secara umum LPPD untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sudah berkategori sangat tinggi, atau meningkat dari tahun sebelumnya dimana masih ada tujuh kabupaten/kota yang berkategori tinggi.
Dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar itu, tiga kabupaten/kota yakni Kab. Kuningan, Kota Cimahi, dan Kab. Banjar masuk peringkat 10 besar nasional. Sementara LPPD Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berada di dua besar.
“Semua (kabupaten/kota di Jabar) sudah masuk kategori Sangat Tinggi. Nah, kalau tinggi itu istilahnya rapotnya sudah biru semua, tidak ada yang merah lagi,” jelas Emil di Rapat Kerja (Raker) Penyusunan LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/01/20).
“Dari kelompok yang rapotnya biru, tiga dari sepuluh ranking se-Indonesia datang dari Jawa Barat seperti Kuningan, Cimahi, dan Banjar. Kalau level provinsinya, Jabar selalu ranking dua besar. Jadi, sudah sangat baik,” tambahnya.
Dikatakan, nilai LPPD untuk pemda provinsi merupakan nilai akumulasi dari LPPD kabupaten/kota se-Jabar. Hal ini menjadi alasan Jawa Barat belum mencapai ranking satu nasional.
Untuk itu, Pemda Provinsi Jabar akan mendorong pemda kabupaten/kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang nilainya masih di bawah standar minimal, seperti di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Kalau di kita (Pemda Provinsi Jabar) sudah mentok (ranking dua), maka kita akan turun. Salah satunya tentang pelayanan kesehatan dan pendidikan PAUD di beberapa daerah standar minimalnya belum tercapai. Nah, itu kita akan dorong,” kata Emil.
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2019, Pendidikan Usia Dini atau PAUD dari 27 kabupaten/kota masih tedapat 20 kabupaten/kota yang kinerjanya masih di bawah 80 persen pada IKK tersebut.
Untuk pelayanan ibu hamil, hasil EKKPD 2019 menyebutkan bahwa dari 27 kabupaten/kota masih terdapat tiga kabupaten/kota yang kinerjanya di bawah 90 persen pada IKK.
Sementara untuk Pelayanan Ibu Bersalin, 27 kabupaten/kota masih terdapat tiga kabupaten/kota dengan kinerja di bawah 90 persen pada IKK-nya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Dani Ramdan menjelaskan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas pembantuan Indikator Kinerja Makro yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan, serta capaian kinerja pendapatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi bagian dari LPPD. Mal
