Pansus IV Sebut Pembangunan di Jabar Harus Sesuai RPJP Nasional

- Penulis

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUNJUNGAN : Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jabar, Ahmad Hidayat saat kunjungan kerja ke Ditjen Pembangunan Darah Jakarta. PJ/Humas DPRD Jabar

KUNJUNGAN : Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jabar, Ahmad Hidayat saat kunjungan kerja ke Ditjen Pembangunan Darah Jakarta. PJ/Humas DPRD Jabar

JAKARTA, PelitaJabar – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan rencana pembangunan di Jabar harus sejalan dengan program pembangunan dari pemerintah pusat. Sebagaimana perencanaan menuju Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju pada 2045 mendatang.

Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat mengatakan, substansi berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (RPJP). Karena itu penyusunanya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya.

“Kami tangkap, pertama kendala yang menjadi headicap kita di penyusunan RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar RPJP Daerah ini sejalan dengan RPJM Daerah yang nanti ke depan dirancang oleh Gubernur terpilih berdasarkan visi misi ketika Gubernur terpilih berkampanye,” ujar Ahmad Hidayat saat kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (15/5/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, setelah RPJP berjalan, yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi misi.

“Sehingga ketika siapapun nanti Gubernur terpili, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” katanya.

Menariknya, tambah dia, yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan RPJP secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua yang menjadi dasar yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.

“Artinya di DKI saja tetangga itu belum sampai keranah legislatif untuk pembahasan Raperda RPJP Daerahnya maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa tidak ingin terburu-buru, Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkasnya. ***

Komentari

Berita Terkait

Sesmendukbangga Janji Ajak IPKB Ikut Diklat Kependudukan
Pesen Hewan Qurban Sehat Melalui e-Selamat
OVO Nabung by Superbank, Inovasi Rek-Wallet Terintegrasi
Melalui Public Speaking, Bio Farma Dorong UMKM Naik Kelas
Asmul Hadiri Peresmian Taman Lost City
Dapat Aduan, Aswan Tinjau Komplek Vijaya Kusuma Permai
Bio Farma Gelar Vaksin Influenza Gratis di Dua Kecamatan Ini
Untuk Ilmu Keolahragaan, KONI Jabar Gaet CUPES Beijing

Berita Terkait

Selasa, 20 Mei 2025 - 21:40 WIB

Sesmendukbangga Janji Ajak IPKB Ikut Diklat Kependudukan

Senin, 19 Mei 2025 - 11:16 WIB

Pesen Hewan Qurban Sehat Melalui e-Selamat

Senin, 19 Mei 2025 - 10:37 WIB

OVO Nabung by Superbank, Inovasi Rek-Wallet Terintegrasi

Minggu, 18 Mei 2025 - 17:38 WIB

Melalui Public Speaking, Bio Farma Dorong UMKM Naik Kelas

Minggu, 18 Mei 2025 - 10:57 WIB

Asmul Hadiri Peresmian Taman Lost City

Berita Terbaru

FEATURED

Sesmendukbangga Janji Ajak IPKB Ikut Diklat Kependudukan

Selasa, 20 Mei 2025 - 21:40 WIB

FEATURED

Pesen Hewan Qurban Sehat Melalui e-Selamat

Senin, 19 Mei 2025 - 11:16 WIB

EKONOMI

OVO Nabung by Superbank, Inovasi Rek-Wallet Terintegrasi

Senin, 19 Mei 2025 - 10:37 WIB

EKONOMI

Melalui Public Speaking, Bio Farma Dorong UMKM Naik Kelas

Minggu, 18 Mei 2025 - 17:38 WIB

FEATURED

Asmul Hadiri Peresmian Taman Lost City

Minggu, 18 Mei 2025 - 10:57 WIB