JAKARTA, PelitaJabar – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan rencana pembangunan di Jabar harus sejalan dengan program pembangunan dari pemerintah pusat. Sebagaimana perencanaan menuju Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju pada 2045 mendatang.
Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat mengatakan, substansi berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (RPJP). Karena itu penyusunanya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya.
“Kami tangkap, pertama kendala yang menjadi headicap kita di penyusunan RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar RPJP Daerah ini sejalan dengan RPJM Daerah yang nanti ke depan dirancang oleh Gubernur terpilih berdasarkan visi misi ketika Gubernur terpilih berkampanye,” ujar Ahmad Hidayat saat kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Menurutnya, setelah RPJP berjalan, yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi misi.
“Sehingga ketika siapapun nanti Gubernur terpili, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” katanya.
Menariknya, tambah dia, yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan RPJP secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua yang menjadi dasar yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.
“Artinya di DKI saja tetangga itu belum sampai keranah legislatif untuk pembahasan Raperda RPJP Daerahnya maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa tidak ingin terburu-buru, Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkasnya. ***
