Pemerintah Kurang Perhatian, Perda Ini Angkat Derajat Guru Ngaji Pesantren

- Penulis

Senin, 10 Juni 2024 - 09:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PERDA : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad saat Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren kepada masyarakat Kampung Sida Mukti Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jum’at (07/06/24)

 

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

DEPOK, PelitaJabar – Pondok pesantren sangat berperan besar dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan agama, terutama di Jabar. Namun sayang, masyarakat merasa selama ini pemerintah kurang peduli terhadap keberadaan pesantren.

“Pesantren ini berkontribusi menyiapkan generasi bangsa Indonesia yang Islami, bukan hanya dari sisi ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki prilaku, ahlak dan budi pekerti yang baik,” jelas Anggota DPRD Provinsi Jabar Hasbullah Rahmad saat Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren kepada masyarakat Kampung Sida Mukti Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jum’at (07/06/24).

Dikatakan, dari sekitar 29 ribu pesantren di Indonesia, sebanyak delapan ribu lebih atau 28 persennya berada di Jawa Barat dengan jumlah santri mencapai 800 ribu.

Dia pun menilai perhatian pemerintah belum optimal bagi pengembangan pondok-pondok pesantren tersebut.

“Terdapat lebih dari 8 ribu pesantren di Jawa Barat dimana pesantren menyelenggarakan pendidikan baik setingkat MI, MTs maupun MA untuk melahirkan calon-calon penerus bangsa kedepan yang apa bedanya dengan yang sekolah negeri?,” jelas Bang Has sapaan akrabnya.

Karena itu, melalui Perda Penyelenggaraan Pesantren diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendasar. Paling tidak aspek kesejahteraan para tenaga pengajar di pesantren ada kebijakan anggarannya.

“Kalau bapak-ibu turun ke pesantren, jangankan fasilitas, kesejahteraan guru ngajinya juga masih minim. Padahal sama-sama memberikan ilmu kepada peserta didiknya, maka dari itu kita lahirkan perda ini,” terang Hasbullah .

Pemprov Jabar juga harus menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi terhadap pengembangan pesantren sehingga pesantren bisa meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan bangsa.

“Sehingga kita harus punya database yang jelas, infentarisir dan punya program terhadap penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. ***

Komentari

Berita Terkait

Tiket Diskon 30 Persen Tembus 1,1 Juta Ini Pilihan KA Ekonomi
Tim Menembak NPCI Kota Bandung Sabet 3 Medali di Kejurnas
BK Porprov Biliar Bangkitkan Perekonomian Kota Bandung
Erwan Sebut Sehati Mampu Wujudkan Jabar Zero New Stunting
Minta NPCI Jabar Awasi Atlet Luar di Peparda
Karena Jabar Prevalensi Stunting Nasional di Bawah 20 Persen
POBSI Jabar Tetapkan BK Porprov Biliar di Kota Bandung
Teknologi Biodigester Bikin Sampah di Gedebage Mencair

Berita Terkait

Kamis, 19 Juni 2025 - 15:24 WIB

Tiket Diskon 30 Persen Tembus 1,1 Juta Ini Pilihan KA Ekonomi

Kamis, 19 Juni 2025 - 09:53 WIB

Tim Menembak NPCI Kota Bandung Sabet 3 Medali di Kejurnas

Rabu, 18 Juni 2025 - 17:50 WIB

BK Porprov Biliar Bangkitkan Perekonomian Kota Bandung

Rabu, 18 Juni 2025 - 14:28 WIB

Erwan Sebut Sehati Mampu Wujudkan Jabar Zero New Stunting

Rabu, 18 Juni 2025 - 13:12 WIB

Minta NPCI Jabar Awasi Atlet Luar di Peparda

Berita Terbaru

FEATURED

Tiket Diskon 30 Persen Tembus 1,1 Juta Ini Pilihan KA Ekonomi

Kamis, 19 Jun 2025 - 15:24 WIB

FEATURED

Tim Menembak NPCI Kota Bandung Sabet 3 Medali di Kejurnas

Kamis, 19 Jun 2025 - 09:53 WIB

FEATURED

BK Porprov Biliar Bangkitkan Perekonomian Kota Bandung

Rabu, 18 Jun 2025 - 17:50 WIB

FEATURED

Erwan Sebut Sehati Mampu Wujudkan Jabar Zero New Stunting

Rabu, 18 Jun 2025 - 14:28 WIB

FEATURED

Minta NPCI Jabar Awasi Atlet Luar di Peparda

Rabu, 18 Jun 2025 - 13:12 WIB