Pemkot Bandung Matangkan JPS

- Penulis

Selasa, 14 April 2020 - 16:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar – Pemerintah Kota Bandung matangkan persiapan pemberian bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19.

“Daerah menunggu ketentuan yang dilakukan oleh pusat dan provinsi. Tapi kita terus pematangan dalam persiapan terutama pembersihan data agar tepat sasaran. Kita terus berhitung juga kemampuan keuangan,” ucap Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (13/04/2020).
Pendataan masyarakat yang terdampak ini, menjadi poin yang krusial dalam pemberian bantuan agar tepat sasaran. Ia memprediksi ada warga miskin baru karena mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi virus corona.
Berbeda dengan warga miskin yang sudah ada sebelumnya, yakni tercatat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi lewat Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung hingga Kementerian Sosial. Di Kota Bandung, warga miskin pada DTKS sebanyak 137.000 KK.
“Kalau yang DTKS ini, Kota Bandung sudah aman yaitu di angka 137.000 KK. Sekarang ini yang cukup luar biasa itu non DTKS, bahkan jumlahnya melebihi data DTKS,” ujarnya.
Ema memaparkan, untuk data non DTKS ini, Pemkot Bandung melalui kewilayahan hingga ke tingkat RT dan RW telah mendata warga non DTKS. Saat ini, terhimpun warga yang terdampak virus corona dari non-DTKS sebanyak 156.125 KK.
Ema mengakui, jumlah tersebut berpotensi mengalami perubahan. Meski begitu, Dinsosnangkis beserta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memverifikasi dan memvalidasi guna menjamin keakuratan data. Hal itu agar bantuan tidak tumpang tindih.
“Hari ini kita terus mematangkan data warga masyarakat yang terdampak Covid. Data ini sudah kita sampaikan. Walua pun memang wajar ada sedikit dinamika. Kalau hari ini orang aman, besok bisa saja jadi tidak aman,” ujarnya.
Mengenai bentuk bantuannya, Ema memastikan sepenuhnya diberikan dalam bentuk uang. Mekanisme pembagiannya akan bekerja sama dengan PT. POS. Nantinya akan diatur jadwal agar tidak terjadi kerumunan.
Hanya saja, Ema mengakui besaran bantuan masih terus dibahas. Sebab, situasi yang berkembang ternyata warga miskin baru atau yang masuk kategori non DTKS ini mengalami peningkatan signifikan.
“Memang pernah kita bicarakan dengan dewan di forum banggar ada angka sebesar Rp500.000. Itu dengan proyeksi non DTKS sebanyak 98.000 KK. Tapi faktanya sekarang ada sekitar 156.125 KK.. Anggaran yang harus disiapkan selama tiga bulan ini sangat luar biasa,” bebernya.
Sebelumnya, Pemkot Bandung sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp298 miliar untuk menangani masalah virus corona. Dengan rincian Rp75 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp5 miliar operasional gugus tugas. Sedangkan sisanya sebesar Rp218 miliar untuk jaring pengamanan sosial. Mal
Komentari

Berita Terkait

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama
Lemahnya Buffer Fisik dan Likuiditas Jadi Resiko Besar Bagi Indonesia
Pengangguran Capai 7,44 Persen, Pemkot Bandung Genjot Padat Karya

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 13:45 WIB

Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih

Rabu, 15 April 2026 - 08:53 WIB

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

TP PKK Jabar resmi membuka Babak Penyisihan Wilayah I Lomba Paduan Suara

FEATURED

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Rabu, 15 Apr 2026 - 08:53 WIB