BANDUNG, PelitaJabar – Sejak 3-20 Juli mendatang, Pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini guna menekan laju penularan Covid-19 yang semakin mengganas, terlebih varian baru virus corona (Alpha, Beta, Delta dan Kappa) menimbulkan gejala berat pada pengidapnya.
DR. Eko Prasetyanto Purnomo, staf ahli menteri bidang hukum dan kesbang mengungkapkan, kasus yang terjadi di Depok, bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Apalagi pemerintah memberlakukan PPKM darurut, dimana semuanya harus mengekang diri.
“Jika tidak bisa mengendalikan diri, berdampak sangat luas, kita bisa lihat beberapa rumah sakit kewalahan. Hingga bapak Presiden meminta ke PKK, untuk meneruskan pemahaman hingga ke akar rumput. Oleh karena itu dengan berbagai macam metode kita lakukan, supaya masyarakat luas bisa mengendalikan diri,” paparnya saat Dialog Rabu Utama Pagi di Media Center KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan Tema ‘PPKM Darurat, Lindungi Keluarga’ via virtual Rabu (07/07/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan, jika terdapat ASN maupun aparat yang melanggar, diberikan sangksi, mulai tertulis hingga sanksi tegas.
“Yang perlu kita lakukan saat ini adalah memahami regulasi secara benar. Jika ini mengganggu proses, kita akan tindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku,” ucapnya.
Sementara, Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Dewan Pakar (IAKMI) DKI Jakarta mengungkapkan, harus ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat.
“Seperti viral lurah di Depok, mengadakan pesta pernikahan. Ini kan paradok, disatu sisi dia tokoh, bagaimana mau mungkin mengharapkan kesadaran masyarakat, sementara tokoh atau aparat sendiri tidak sesuai dengan prilaku,” ucap Hermawan.
Dia juga berpendapat, jika ingin masyarakat patuh, harus ada testing secara masif.
“Masyarakat itu tidak sekedar kata kata yang mereka inginkan, anggaplah pada sudut sudut keraiamain publik, ada random testing, otomatis mereka akan segan keluar rumah. Masyarakat kita itu tipikal yang takut diperiksa, jika mereka tahu disitu ada posko random testing, dimana ketahuan positif, maka mereka akan dipisahkan dari keluarga, jadi perlu ini untuk kampanye dalam PPKM ini,” tegasnya.
Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, PPKM akan efektif jika dibarengi dengan terobosan disegala lini, termasuk dinas dinas.
“Yang paling penting saat ini adalah sens of urgency yang sama, baik di aparatur dan warga. Di Bogor, saya memerintahkan semua dinas turun, jika berdasarkan tupoksi, banyak dinas yang tidur saja dirumah. Pada intinya harus aktived,” ucapnya.
Karena itu, saat pihaknya membuka posko darurat, masyarakat yang mampu ikut membantu warga terdampak.
Sedangkan masyarakat yang masuk kota Bogor, jika tidak jelas kepentingannya, petugas akan meminta putar balik. Bagi yang bukan atau tidak bekerja di sektor esential atau kritikal, juga dilakukan hal yang sama.
“Kami pastikan, jika ada warga diluar kota Bogor hanya untuk jalan-jalan, akan diminta putar balik. Dan penyekatan kita lakukan 24 jam di berbagai titik,” pungkasnya. ***
