PURWAKARTA, PelitaJabar – Meski masyarakat menjadi ujung tombak terhadap stunting, namun peran kader posyandu, juga tak kalah penting.
“Apalagi hari ini ada permasalahan stunting, yang mana, peran kader posyandu terhadap penurunan stunting juga sangat penting karena mereka juga turut mengawal serta mengedukasi masyarakat,” beber anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra drg. Puith Sari saat “Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus”, berkolaborasi dengan BKKBN Jawa Barat, Jumat 29 September 2023.
Ke depan, posyandu akan diformalkan secara kelembagaan. Selama ini statusnya pemberdayaan masyarakat di bawah puskesmas sehingga programnya turunan dari puskesmas.
“Wacananya posyandu ini akan diformalkan. Sedang disusun regulasinya. Nantinya secara anggaran punya nomenklatur, langsung dari APBN tak lagi bergantung dari APBD,” ucap Putih Sari.
Sementara Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Barat Irfan Indriastono mengapresiasi dukungan Anggota Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari.
“BKKBN juga telah menginisiasi secara formal pembentukan tim percepatan penurunan stunting di semua level wilayah, mulai dari desa kelurahan, kecamatan, kabupaten /kota, hingga ke atas,” ucapnya.
Intervensi stunting sejatinya telah dilakukan sejak 2018 lalu. Namun, BKKBN baru turut andil usai diterbitkan Perpres No. 72 Tahun 2021 yang menetapkan BKKBN menjadi koordinator pelaksana. Sehingga, peran BKKBN terhadap penurunan stunting efektif mulai 2021.
“Saat ini angka stunting di Jawa Barat masih berada di angka 20,4 persen dan harapan Presiden PP ada 2024 nanti angkanya turun menjadi 14 persen,” ucap Irfan mengungkapkan.
Pihaknya pun berharap pada 2023 ini akan keluar data stunting dalam bentuk survey kesehatan Indonesia.
“Mudah-mudahan angka stunting di Jawa Barat bisa turun dari 20,4 menjadi 17-18 persen. Dan, pada 2024 bisa menjadi 14 persen sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
Stunting di Kabupaten Purwakarta masih di angka 21,8 persen atau masih di atas Jawa Barat. ***
