BANDUNG, PelitaJabar – Anggota Komisi I DDPRD Jabar Rafael Situmorang, SH, MH dari Fraksi PDI Perjuangan menilai, ditemukan adanya ketidak keseimbangan atau jomplang peruntukan penggunaan anggaran. Dimana anggaran untuk belanja pegawai jauh lebih besar dari pada belanja programnya sendiri.
“Jomplang anggaran tahun 2023, salah satunya ditemukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda)Provinsi Jawa Barat. Dari anggaran Rp.38 miliar di Dispusipda Jabar sebesar kurang lebih Rp.30 Miliar digunakan untuk belanja pegawai dan Gedung. Sedangkan sisanya dpergunakan untuk program”, bebernya usai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jabar 2023, belum lama ini.
Dikatakan, anggaran Dispusipda masih didominasi belanja anggaran penujang dibanding anggaran program. Seharusnya belanja penunjang 51% dari seluruh anggaran. Namun dana sebesar Rp 38 miliar digunakan untuk belanja pegawai untuk mengerjakan “program” Rp 3 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Komisi I menilai adanya ketidak keseimbangan atau jomplang penggunaan APBD di Dispusida Jabar selaku mitra kerja, menandakan ada ketidak sehatan terjadi di mitra Komisi I”, tegasnya.
Selain masalah ketidakseimbangan anggaran di Dispusipda ini, perhatian Komisi I juga tertuju pada Program-program mencerdaskan masyarakat pada periode tahun 2023. ***
foto : fb
