Tangani PKL Dengan Baik, Ema Raih Gelar Doktor

- Penulis

Sabtu, 13 Agustus 2022 - 08:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan predikat Sangat Memuaskan.

Gelar tersebut diraihnya setelah mempertahankan disertasi yang berjudul “Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung dalam Perspektif New Public Service”.

Sidang promosinya dilaksanakan di Ruang Sidang Program Pascasarjana Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Jalan Bukit Dago Utara Kota Bandung, Jumat, 12 Agustus 2022. Sidang dimulai dari pukul 16.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sidang dipimpin Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata dan Sekretaris sidang oleh Dr. Drs. H. Heru Nurasa.

Adapun promotor sekaligus oponen diantaranya Heru Nurasa, Mudiyati Rahmatunnisa, Rina Hermawati, dan Prof. Arry Bainus selaku guru besar Unpad.

Ketika mempertahankan disertasinya, Ema menjelaskan, hal penting yang harus diperhatikan dalam tata kelola PKL di Kota Bandung yaitu dengan membangun aspek saling percaya antara pemerintah dan PKL, serta stakeholder lainnya.​

Oleh sebab itu, tata kelola PKL di Kota Bandung dari perspektif new public service memperlihatkan jika aspek saling percaya belum terbangun secara optimal, sehingga berdampak kepada proses demokrasi dan kolaborasi.​

Ema menyampaikan, penanganan PKL di Kota Bandung perlu diselesaikan dengan pendekatan indikator dari kolaborasi, demokrasi, dan saling percaya.​

Perubahan-perubahan di dalam regulasi yang telah dilakukan Satgasus PKL sebagai upaya penanganan PKL itu sebenarnya sudah dibuktikan secara substansi terjadi pergeseran positif. Dari yang asalnya pola penertiban sekarang jadi pola penataan dan pembinaan.

Sedangkan pada pola perilaku dalam penanganan PKL jauh lebih baik. Dari yang tadinya represif, sekarang lebih persuasif dan humanis.

Penataan yang telah dilakukan dengan cara humanis seperti di di Cicadas, Cikapundung dan Malabar.​

Contohnya, pola penanganan PKL belum diatur dengan pendekatan tematik tetapi masih bersifat bercampur.

Ada pula pelanggaran seperti masih banyaknya PKL yang berjualan di zona merah.

Hadir Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dan beberapa kepala OPD di Kota Bandung. ***

Komentari

Berita Terkait

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate, FORKI Jabar Siapkan Rp 1,8 Milyar
Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 17:51 WIB

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate, FORKI Jabar Siapkan Rp 1,8 Milyar

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 17:20 WIB

Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

FEATURED

Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi

Rabu, 15 Apr 2026 - 17:20 WIB