Terkait PPDB, Komisi V Terima 36 Aduan, Disdik Jabar Lansung Tindaklanjuti

- Penulis

Kamis, 27 Juni 2019 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar — Terkait 36 aduan yang diterima Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Dari 36 laporan tersebut, sebagian besar aduan adalah pemalsuan surat keterangan calon peserta didik saat mendaftar ke sekolah.

“Kami telah berkomunikasi dengan Disdik Jabar mengenai pelaksanaan PPDB 2019. Dalam pertemuan antara DPRD dengan Disdik, mengemuka masalah pemalsuan surat keterangan domisili calon peserta didik baru,” jelas Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya Kamis (27/6) seperti dilansir pikiranrakyat.com

Dikatakan, Disdik Jabar akan memeriksa keaslian surat keterangan domisili yang diduga palsu tersebut setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Data hasil verifikasi itu sedang direkap oleh dinas. Kemudian, disampaikan kepada sekolah secara persuasif meminta yang bersangkutan atau calon peserta didik baru untuk mengundurkan diri. Karena yang membuat diterimanya siswa di sekolah adalah kepala sekolah,” tambahnya.

Aduan tentang PPDB paling banyak ditemukan di Kota Bandung, terutama tujuan favorit untuk sekolah. Sementara dugaan di daerah lain belum muncul.

Sementara itu, dalam siaran persnya, Tim Teknis PPDB Jawa Barat 2019, Edy Purwanto mengatakan, Tim Investigasi PPDB 2019 Jabar telah menemukan 10 kartu keluarga (KK) mencurigakan yang digunakan orang tua calon peserta didik saat mendaftar sekolah.

Kadisdik Jabar, Dewi Sartika menjelaskan, hasil temuan tim investigasi akan disampaikan secara transparan kepada publik.

Ia mencontohkan temuan KK yang beralamat di Kota Bandung, seperti di Jln. Bali, Jln. Kalimantan, dan Jln. Sumatera. Menurutnya, KK tersebut memang ada (di alamat tersebut, red), tapi orangnya (siswa) tidak di sana.

Kadisdik pun menyatakan PPDB di Jabar tahun 2019 ini memang belum sempurna.

“Pemahaman yang sama belum ada di masyarakat. Sistem online pun belum sepenuhnya sehingga masyarakat masih dipaksa datang ke sekolah,” pungkasnya. Mal

Komentari

Berita Terkait

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama
Lemahnya Buffer Fisik dan Likuiditas Jadi Resiko Besar Bagi Indonesia
Pengangguran Capai 7,44 Persen, Pemkot Bandung Genjot Padat Karya

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 13:45 WIB

Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih

Rabu, 15 April 2026 - 08:53 WIB

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

TP PKK Jabar resmi membuka Babak Penyisihan Wilayah I Lomba Paduan Suara

FEATURED

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Rabu, 15 Apr 2026 - 08:53 WIB