BANDUNG, PelitaJabar – Guna meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam e-Katalog, Pemkot Bandung akan memangkas regulasi (aturan).
‘Kita mendorong beberapa regulasi dipangkas untuk mempermudah UMKM masuk e-katalog. Semakin banyak UMKM masuk e-katalog, semakin banyak produk lokal yang tersedia,” papar Walikota Bandung Yana saat Pembukaan Indonesia Sustainable Procurement Expo 2022 di Bali, Kamis 2 Juni 2022.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, terus mensosialiasi kepada para pengusaha dan pelaku UMKM untuk mendaftar ke e-katalog.
“Kalau masuk e-katalog harus sudah terjamin soal harga, kualitas dan komponen lokalnya. Sehingga lebih terjamin,” kata Yana.
Aplikasi ini menyediakan beragam macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) harus dibelanjakan milimal 40 persen untuk Usaha Kecil dan Menengah-nya.
Demi melancarkan program e-katalog lokal tersebut, kata Anas, saat ini LKPP telah memangkas dan pempermudah proses bisnis agar UMKM dapat ikut dalam e-katalog tersebut.
“Dulu untuk masuk LKPP agak rumit sekarang kita pangkas semua, dulunya ada delapan proses sekarang tinggal dua proses saja. Sekarang aturan yang memberatkan UMKM telah kita potong,” pungkasnya.
Sementara Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya mengatakan, perlu adanya regulasi dan sistem yang “clean and clear” dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah.
Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 digagas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bekerjasama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN). ***
