BANDUNG, PelitaJabar — Stigma lulusan SMK sebagai penghasil pengangguran terbanyak, mendapat respon dari Dinas Pendidikan Jawa-Barat.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dewi Sartika berharap besar terhadap evaluasi SMK yang dilakukan Pemdaprov Jabar, terutama mampu melahirkan perbaikan sistem pendidikan kejuruan.
“Demi menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, SMK dituntut berperan aktif terhadap pasar. Inilah yang menjadi pemikiran kami kedepan, apakah SMK sudah memiliki Teaching Factory (Tefa) yang menjembatani kesenjangan dunia pendidikan dan dunia kerja,” jelas Dewi di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.
Kadisdik membeberkan, saat ini jumlah SMK negeri di Jabar hanya 9,6 persen atau 285 sekolah. Sedangkan SMK swasta mencapai 2.665 sekolah atau 90,4 persen. Sementara total siswa SMK mencapai 1.074.424 siswa.
Untuk merevitalisasi SMK, ada lima hal yang harus diperhatikan, yakni kelembagaan, guru/tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana serta peserta didik.
“Artinya, sebelum alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi izin dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota, pada saat itu juga ada keputusan dari pemerintah, diharapkan lulusan SMK 60 persen dan lulusan SMA 40 persen,” tambah Dewi.
Sayang harapan itu tak berbuah kenyataan. Malah sebaliknya, jumlah SMK lebih banyak ketimbang SMA. Dimana SMA 1.560. Dari jumlah itu, SMA negeri hanya 500 sekolah atau sekitar 30 persen, sedangkan SMK negeri hanya 9,6 persen dan SMK swasta 90,4 persen.
“SMK swasta ini bergerak mulai dari yang alit (kecil) sampai yang elit (besar). Kalau yang alit jumlah siswanya kurang dari 60 orang, dan kalau sudah seperti itu bagaimana mau bicara mutu yang baik,” tegasnya.
Kadisdik menandaskan, SMK yang jumlah siswa kurang dari 60 orang selama tiga tahun dievaluasi, jumlah siswanya semakin berkurang, bahkan ada yang tidak memiliki siswa lagi.
“Hasil evaluasi selama tiga tahun ini akan diputuskan kebijakannya seperti apa, bahkan ada rencana re-grouping atau merger (penggabungan) sekolah,” ucapnya.
Mengenai angka pengangguran 13,23 persen dari SMK, Dewi mengatakan, pihaknya akan melakukan dan membuktikan dengan cara membuat sistem keluaran (output) harus dilaporkan. Karena kriteria SMK ada tiga, yakni ada yang bekerja, melanjutkan, dan wirausaha.
“Selama enam bulan keluaran ini akan dievaluasi, berapa persen yang melanjutkan, bekerja, dan wirausaha sehingga kami (Disdik Jabar, red) tahu angkanya,” kata Dewi.
Sementara revitalisasi optimalisasi potensi di sekolah, agar terkoneksi dengan dunia usaha dan industri, Dewi mengatakan sebelumnya orientasi pada pasar, dimana pasar membutuhkan apa, otomatis sekolah yang menyiapkan, dengan catatan sebelumnya ada komunikasi.
“Sekarang sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara sekolah dengan pihak ketiga dunia usaha dan industri,” terang Kadisdik.
Revitalisasi sekolah akan mempermudah mengetahui tingkat kelulusan siswa yang sudah terverifikasi termasuk berapa persen jumlah guru yang sudah terverifikasi. Mal
